JOGJAOKE.COM, Bekasi — Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja intensif untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi itu menjadi forum evaluasi menyeluruh atas kinerja pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta RSUD CAM Kota Bekasi. Evaluasi difokuskan pada capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efektivitas program sepanjang 2025.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Adelia, didampingi Wakil Ketua Wildan Fathurrahman dan Sekretaris R. Eko Setyo Pramono. Hadir pula sejumlah anggota Komisi IV, antara lain Siti Mukhliso, Alimudin, Oloan Nababan, Tanti Herawati, Misbahudin, Ahmadi, dan Mubakhi.
“Rapat ini bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar pimpinan rapat.
Dalam forum yang berlangsung dinamis itu, masing-masing OPD memaparkan realisasi program serta kendala yang dihadapi di lapangan. Anggota dewan kemudian menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi strategis, terutama terkait peningkatan mutu layanan kesehatan di rumah sakit daerah serta pemerataan kualitas pendidikan.
Komisi IV menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak semata diukur dari tingginya serapan anggaran, melainkan dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.
Melalui evaluasi komprehensif ini, DPRD Kota Bekasi berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kinerja perangkat daerah yang lebih optimal, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pada tahun mendatang. (ihd)
