Tekan Inflasi, Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Fokus Pantau Tren Bulanan

Senin, 6 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).

“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya.

Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.

“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.

“Kepala daerah [agar menggelar] rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sumber tekanan inflasi umumnya berasal dari tiga faktor utama, yakni keterbatasan pasokan, lonjakan permintaan, atau hambatan distribusi. Karena itu, Pemda diminta responsif dalam mengidentifikasi akar masalah dan mengambil langkah cepat, termasuk berkoordinasi dengan distributor maupun melakukan pengawasan terhadap potensi penimbunan.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti komoditas pangan strategis, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras, yang masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah meskipun mulai menunjukkan tren penurunan.

“Daging ayam ras sudah [terjadi] penurunan tapi masih cukup tinggi [di] 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan,” tandasnya.(LSI)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Festival Burger Dunia Jadi Ajang UMKM Kuliner Lokal Menembus Pasar Internasional
Sambut HUT Kota Jogja, Kemantren Umbulharjo Bergerak Wujudkan ASRI Bersama
Penataan Daerah Nasional Mengacu pada Desain Besar, Wamendagri Bima Beri Penegasan
Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia
Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku
Mendagri Tito Karnavian Pastikan Seleksi Pemda Berprestasi Berjalan Profesional dan Akuntabel
Penghargaan Pemda Berprestasi Jadi Pemacu Peningkatan Kualitas Tata Kelola Daerah

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 22:13 WIB

Festival Burger Dunia Jadi Ajang UMKM Kuliner Lokal Menembus Pasar Internasional

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:25 WIB

Penataan Daerah Nasional Mengacu pada Desain Besar, Wamendagri Bima Beri Penegasan

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:43 WIB

Asia Grassroots Forum 2026 Tegaskan Peran UMKM dan Komunitas dalam Perekonomian Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:24 WIB

Garuda di Dadaku Jadi Bukti Kebangkitan IP Lokal dan Animasi Indonesia

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:35 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Optimalisasi Sumber Daya Maritim untuk Kemajuan Maluku

Berita Terbaru

Komjen Pol. Prof. Dr. Cryshnanda Dwilaksana (Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian). (Foto Ist).

Jakarta

Kepemimpinan Kolaboratif Dan Interagency Governance

Jumat, 5 Jun 2026 - 20:39 WIB