JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Semangat emansipasi perempuan yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini terus menemukan relevansinya di era modern, khususnya di dunia perguruan tinggi. Di lingkungan kampus UMY, kesetaraan gender tidak lagi sekadar konsep, tetapi mulai diwujudkan dalam praktik nyata.
Hal tersebut tercermin dalam sistem akademik dan organisasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi setara dalam hal kesempatan, pencapaian, dan kepemimpinan.
Ratih Herningtyas selaku Direktur Direktorat Komunikasi Public UMY menegaskan bahwa tidak ada pembeda berbasis gender dalam penentuan jabatan maupun pencapaian akademik.
“Yang dilihat adalah kompetensi, kredibilitas, dan pencapaian. Tidak ada porsi khusus antara laki-laki dan perempuan,” ujarnya.
Dalam bidang akademik, capaian tertinggi seperti guru besar terbuka sama bagi siapa pun yang memenuhi syarat. Begitu pula dengan jabatan struktural, yang ditentukan berdasarkan kemampuan dan komitmen, bukan jenis kelamin.
Meski demikian, UMY tetap membedakan antara ranah organisasi dan aspek syariat. Dalam praktik keagamaan seperti imam salat, peran tersebut tetap mengikuti ketentuan agama. Namun di luar itu, termasuk kepemimpinan dan pengembangan karier, tidak ada pembatasan bagi perempuan.
Upaya mendorong kesetaraan juga diwujudkan melalui kurikulum. Di program studi tertentu, seperti Hubungan Internasional, isu gender menjadi bagian dari kajian akademik.
Mahasiswa diajak memahami peran perempuan dalam politik global, gerakan sosial, hingga teori feminisme dalam hubungan internasional. Pendekatan ini menjadi penting untuk menghapus pandangan lama yang menempatkan isu global sebagai domain maskulin.
“Perempuan punya peran besar dalam isu internasional, tidak kalah dengan laki-laki,” jelasnya.
Namun, kesetaraan tersebut tetap dibarengi dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti dalam konteks kehamilan dan peran biologis lainnya yang membutuhkan dukungan kebijakan.
Kebijakan kampus yang mewajibkan busana muslimah bagi mahasiswi juga dinilai bukan sebagai pembatas, melainkan bentuk perlindungan.
Menurut pengalaman Ratih Herningtyas selaku Direktur Direktorat Komunikasi Public UMY, identitas sebagai perempuan Muslim justru memberikan perlindungan dalam interaksi global, termasuk saat mengikuti kegiatan internasional.
“Ketika di luar negeri, orang akan lebih menghormati dan memahami batasan kita, termasuk soal makanan halal,” ujarnya.
Meski di lingkungan kampus tidak ditemukan hambatan struktural, tantangan masih banyak dijumpai di masyarakat luas. Budaya patriarki dan stereotip terhadap perempuan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Pandangan yang menganggap perempuan lebih lemah atau dapat dikontrol dengan kekerasan masih menjadi realitas yang harus dihadapi.
“PR terbesar kita adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perempuan dan memberi ruang yang sama,” katanya.
Sebagai penutup, ia berpesan agar perempuan Indonesia lebih percaya diri dan tidak terjebak pada stigma sosial.
“Setiap perempuan punya potensi. Jangan biarkan persepsi orang lain membatasi langkah kita. Kuncinya ada pada diri sendiri,” ujarnya.
Semangat emansipasi, lanjutnya, bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keberanian perempuan untuk menjadi versi terbaik dirinya di berbagai bidang kehidupan. (Aga)
