JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat respons penanganan korban kasus dugaan kekerasan daycare melalui pendekatan kesehatan berbasis layanan publik. Seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta dikerahkan untuk mendukung asesmen psikologis, pemeriksaan tumbuh kembang, hingga kunjungan rumah bagi anak-anak korban.
Kebijakan itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, saat menghadiri pelantikan, pengambilan sumpah dan pengukuhan jabatan di lingkungan Pemkot Yogyakarta di Bendung Tanjung, Selasa (28/4/2026).
Emma menegaskan seluruh puskesmas dilibatkan dalam intervensi kesehatan korban, sejalan dengan arahan Wali Kota Hasto Wardoyo yang menempatkan pemulihan korban sebagai prioritas penanganan.
“Semua puskesmas turun,” ujarnya.
Dalam skema yang disiapkan, tiap hari enam puskesmas diterjunkan dengan melibatkan tenaga psikolog dan nutrisionis untuk melakukan asesmen terhadap anak-anak korban. Pemeriksaan dilakukan melalui metode penilaian berbasis skor dan standar evaluasi untuk mendeteksi kemungkinan gangguan perkembangan, baik pada aspek kognitif, motorik, maupun pertumbuhan anak.
Menurut Emma, hasil awal pemeriksaan menunjukkan sedikitnya tujuh anak teridentifikasi mengalami kondisi tubuh pendek yang akan ditindaklanjuti lebih lanjut melalui pendampingan kesehatan.
Namun, asesmen tidak berhenti di pemeriksaan awal. Pemkot menyiapkan kunjungan rumah sebagai bagian dari tindak lanjut, termasuk anamnesis untuk memetakan kondisi perkembangan anak secara lebih mendalam.
“Setelah assessment semuanya selesai, nanti akan dilakukan kunjungan rumah. Kalau ada indikasi perlu dirujuk, langsung kami rujuk,” katanya.
Pendekatan ini dinilai memperlihatkan arah kebijakan Pemkot yang tidak hanya berorientasi pada respons darurat, tetapi mulai bergerak ke model perlindungan anak berbasis intervensi kesehatan terintegrasi.
Dalam perspektif tata kelola, pengerahan seluruh puskesmas juga mencerminkan penggunaan instrumen layanan publik sebagai bagian dari respons politik pemerintahan terhadap isu kelompok rentan.
Selain menyoroti penanganan korban, Emma mengingatkan orang tua agar lebih kritis dan waspada dalam memilih layanan penitipan anak, termasuk tidak mudah percaya pada promosi yang belum tentu mencerminkan kualitas pengasuhan sebenarnya.
“Orang tua harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Jangan gampang percaya hanya karena brosur atau tampilan terlihat bagus,” ujarnya.
Di tengah perhatian publik terhadap kasus daycare di Yogyakarta, langkah Dinas Kesehatan ini dipandang memperkuat komitmen Pemkot dalam menempatkan isu perlindungan anak tidak hanya sebagai persoalan hukum, tetapi agenda kebijakan publik yang melibatkan layanan kesehatan, pengawasan, dan pemulihan jangka panjang. (Aga)
