JOGJAOKE.COM, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional. Pemkot Yogyakarta menjadi salah satu dari 12 instansi yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai peserta piloting Program Pembelajaran Integritas Berbasis e-Learning bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, kepada Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dalam sambutannya, Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Program e-Learning ASN Berintegritas dirancang untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih melalui penguatan integritas berbasis pendidikan dan pelatihan.
Menurutnya, program tersebut memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital, mulai dari video, infografis, audio naratif, simulasi studi kasus hingga evaluasi pembelajaran. Melalui pendekatan tersebut, ASN diharapkan mampu memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Program ini menggabungkan berbagai metode pembelajaran digital agar ASN tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga mampu menerapkannya dalam lingkungan kerja,” ujarnya.
Program pembelajaran tersebut dikemas melalui konsep “Labirin Integritas”, yang menggambarkan perjalanan ASN dalam menghadapi berbagai dilema etika dan potensi risiko korupsi di lingkungan birokrasi.
Terdapat enam modul utama yang menjadi materi pembelajaran, yakni nilai dasar ASN BerAKHLAK, integritas dalam pelayanan publik, pencegahan korupsi, pengelolaan konflik kepentingan, penolakan gratifikasi, serta peran ASN sebagai agen perubahan.
Pada tahap implementasi awal, program ini telah diikuti lebih dari 50 ribu ASN dari 12 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Tahapan piloting dilakukan untuk mengukur efektivitas materi, tingkat partisipasi peserta, pengalaman pengguna, hingga dampak pembelajaran terhadap penguatan integritas ASN.
Berdasarkan data KPK per 22 Mei 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan 250 ASN mengikuti program tersebut. Namun realisasinya mencapai 324 ASN atau setara 129,6 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian itu menjadikan Pemkot Yogyakarta sebagai salah satu instansi yang berhasil melampaui target partisipasi dalam pelaksanaan program piloting.
Keberhasilan tersebut dinilai menunjukkan komitmen kuat Pemkot Yogyakarta dalam membangun budaya integritas di lingkungan ASN sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
KPK menargetkan program e-Learning ASN Berintegritas dapat menjangkau lebih dari 5,8 juta ASN di seluruh Indonesia hingga tahun 2029.
Dengan cakupan yang semakin luas, program tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya integritas dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Pemkot Yogyakarta dalam mendukung pengembangan serta implementasi awal program pembelajaran integritas berbasis digital yang digagas KPK.
Ia menegaskan bahwa penguatan integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang berkualitas.
“Program ini merupakan terobosan baru karena menggunakan metode pembelajaran e-learning, namun yang dipelajari adalah integritas yang diharapkan mampu membangun karakter ASN,” kata Hasto.
Hasto berharap seluruh ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta tidak sekadar mengikuti program tersebut sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjadikan materi yang diperoleh sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Menurutnya, ASN harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan yang jujur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi serta komitmen kuat terhadap pelayanan publik.
“ASN harus mampu menjadi contoh dalam menghadirkan pelayanan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Aga)
