Negara Selamatkan Aset dari 6 Perusahaan dengan Kerugian Capai Rp300 Triliun
JOGJAOKE.COM, Pangkal Pinang – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan Barang Rampasan Negara (BRN) hasil aktivitas tambang ilegal kepada PT Timah Tbk dengan total nilai aset mencapai Rp7 triliun. Penyerahan aset tersebut berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).
Sekretariat Presiden menjelaskan, barang rampasan itu terdiri atas ratusan unit alat berat, fasilitas smelter, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Proses penyerahan dilakukan secara berjenjang, mulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, lalu dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan akhirnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
“Pagi ini saya datang ke Bangka Belitung untuk menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers usai acara.
Aset Bernilai Triliunan Rupiah
Barang rampasan yang diserahkan mencakup 108 unit alat berat, 99,04 ton produk kristal Sn, 94,47 ton crude tin, 15,11 ton aluminium, 29 ton logam timah Rfe, satu unit mess karyawan, 53 kendaraan, 22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi, 195 alat pertambangan, serta enam unit smelter. Selain itu, uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara mencapai Rp202,7 miliar serta mata uang asing senilai 3,15 juta dolar AS, 53 juta yen Jepang, 524 ribu euro, 765 dolar Singapura, 100 ribu won Korea Selatan, dan 1.840 dolar Australia.
Presiden Prabowo menuturkan, nilai aset rampasan yang telah disita dan diserahkan mencapai sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun. Angka itu belum termasuk potensi dari tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya diperkirakan jauh lebih besar.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai bisa jauh lebih besar. Satu ton monasit bisa bernilai 200 ribu dolar,” ujarnya.
Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun
Prabowo mengungkapkan bahwa total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di wilayah konsesi PT Timah mencapai sekitar Rp300 triliun. Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk menghentikan seluruh praktik penambangan ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.
“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” kata Presiden menegaskan.
Penyerahan aset tersebut menjadi langkah awal dalam upaya pemulihan tata kelola pertambangan timah nasional yang selama ini kerap diwarnai praktik ilegal dan kebocoran pendapatan negara. Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk memperketat pengawasan rantai pasok timah dari hulu hingga hilir. (ihd)
