JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didorong memperkuat anggaran penanggulangan bencana. Keterbatasan anggaran dinilai tidak sebanding dengan tingginya potensi bencana yang mengancam wilayah DIY, mulai dari gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, hingga tsunami di kawasan pantai selatan.
Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, karakter geografis DIY yang tidak terlalu luas justru membutuhkan kesiapsiagaan yang kuat hingga tingkat paling bawah. Menurut dia, keberadaan Gunung Merapi dan Sesar Opak menjadi pengingat bahwa risiko bencana merupakan persoalan yang harus diantisipasi secara berkelanjutan.
“DIY punya Gunung Merapi hingga Sesar Opak. Pemda punya kewajiban menumbuhkan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan, simulasi, dan dukungan peralatan yang memadai,” kata Eko, Selasa (8/9/2026).
Menurut Eko, pengalaman bencana besar, seperti gempa bumi 2006 dan erupsi besar Gunung Merapi pada 2010, seharusnya menjadi dasar untuk terus memperkuat mitigasi. Terlebih, kawasan pantai selatan DIY juga menghadapi potensi gempa megathrust.
Sorotan Eko muncul setelah Komisi A mencermati rancangan anggaran penanggulangan bencana DIY untuk 2027 yang mencapai Rp18,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp15,2 miliar dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah, Rp2 miliar untuk program penanggulangan bencana, Rp405,5 juta untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta non-kebakaran, dan Rp690 juta untuk program penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan.
Eko menilai sejumlah target program mitigasi masih terlalu terbatas. Salah satunya program penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana yang pada 2027 ditargetkan hanya menjangkau 25 keluarga dengan anggaran Rp690,9 juta.
Program penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga ditargetkan untuk 500 orang dengan anggaran sekitar Rp537,8 juta.
“Anggaran penanggulangan bencana harus ditingkatkan dengan memprioritaskan dukungan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana yang berbasis di kelurahan dan kalurahan,” ujar Eko.
Menurut dia, pendekatan berbasis komunitas akan memudahkan koordinasi antara pemerintah dengan lurah, pamong, desa tangguh bencana (destana), kampung tangguh bencana (Kaltana), kelompok siaga, satuan perlindungan masyarakat, serta elemen masyarakat lainnya.
Simulasi, lanjut Eko, juga perlu melibatkan jurnalis. Selain memahami prosedur keselamatan ketika berada di wilayah terdampak, jurnalis perlu mengetahui aspek logistik dan mekanisme penanganan bencana sehingga pemberitaan yang disampaikan kepada masyarakat dapat mendukung upaya mitigasi.
Penataan ruang
Selain peningkatan anggaran, Komisi A DPRD DIY meminta pemerintah daerah memperkuat penegakan aturan tata ruang. Menurut Eko, pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dapat memperbesar risiko bencana.
Pembangunan di kawasan pantai, misalnya, perlu dikendalikan untuk mengantisipasi ancaman abrasi. Demikian pula alih fungsi kawasan resapan menjadi bangunan perlu dicegah karena dapat meningkatkan risiko banjir sekaligus mengurangi kualitas lingkungan.
“Peraturan daerah tata ruang harus ditegakkan untuk meminimalkan risiko bencana,” katanya.
Eko juga mendorong pelibatan perguruan tinggi dalam pendidikan kebencanaan. Salah satu bentuknya adalah mengintegrasikan program kuliah kerja nyata tematik kebencanaan sehingga mahasiswa dapat turut memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.
Dunia usaha juga dinilai perlu dilibatkan. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pelaku usaha memastikan tempat kerja dan fasilitas usaha memenuhi standar ketangguhan terhadap bencana.
Keselamatan relawan dan jurnalis yang bekerja di kawasan rawan bencana juga menjadi perhatian. Eko meminta pemerintah menyediakan dukungan peralatan keselamatan, seperti helm pelindung dan pakaian standar mitigasi.
“Langkah-langkah preventif ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemda DIY demi mewujudkan masyarakat dan kawasan yang siaga, tangguh, serta siap menghadapi segala risiko bencana di masa depan,” kata Eko.
BPBD: Ada Belanja Tidak Terduga
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY Agustinus Ruruh Haryanta mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan mekanisme pendanaan untuk memastikan kebutuhan penanganan bencana tetap dapat dipenuhi.
Menurut dia, keterbatasan anggaran rutin tidak serta-merta membuat penanganan bencana terhenti. Pemda DIY dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kebutuhan penanggulangan bencana melebihi alokasi rutin.
“Di DIY itu ada mekanisme BTT. Kemudian, Oktober untuk kekeringan juga sudah ada tambahan anggaran melalui anggaran perubahan. Kalau tidak cukup, ada BTT,” ujar Ruruh.
Ruruh mengatakan, mekanisme tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang saat ini juga melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, belanja rutin harus disusun berdasarkan skala prioritas.
Ia mencontohkan penanganan kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. Ketika anggaran rutin yang tersedia mendekati batas, Pemda DIY mengajukan pergeseran anggaran melalui BTT.
“Anggaran rutinnya yang disiapkan dari APBD sudah mendekati habis. Nah, ini sudah mengajukan pergeseran BTT dan pertengahan bulan ini juga sudah cair sehingga tidak ada masalah lagi,” kata Ruruh.
Perbedaan pandangan antara DPRD dan BPBD tersebut menunjukkan bahwa tantangan penanggulangan bencana tidak hanya terletak pada besaran anggaran, tetapi juga pada bagaimana sumber daya yang tersedia diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana terjadi. (ihd)
