JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Yogyakarta kini memiliki akses pendampingan gratis untuk mempersiapkan produk mereka masuk ke pasar pengadaan pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta membuka Klinik Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) untuk membantu pelaku usaha mengatasi kendala administrasi dan sertifikasi.
Klinik P3DN mulai dibuka Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta pada Senin (7/9/2026). Layanan tersebut ditempatkan di Loket 25 Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta dan dibuka setiap Senin pukul 12.30-14.00 WIB.
Layanan ini antara lain memberikan konsultasi mengenai Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta pendampingan pengurusan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto Raharjo mengatakan, klinik tersebut dibentuk untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah mengenai penggunaan produk dalam negeri.
Menurut dia, persoalan administrasi masih menjadi salah satu hambatan bagi IKM yang ingin mengikuti pengadaan pemerintah.
“Pelaku IKM sering menghadapi kendala administratif ketika hendak memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengadaan pemerintah. Klinik P3DN hadir sebagai solusi dengan menghadirkan layanan one stop service,” ujar Tri, Senin.
Pendampingan dari SIINas hingga TKDN
Melalui konsep layanan satu pintu, pelaku IKM tidak perlu mencari informasi mengenai berbagai persyaratan secara terpisah. Pendampingan diberikan mulai dari pembuatan akun SIINas, pengisian dan pelaporan data industri, hingga proses sertifikasi TKDN.
Pemenuhan persyaratan tersebut menjadi penting bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar melalui belanja pemerintah.
Produk IKM yang memiliki kelengkapan administrasi dan sertifikasi sesuai ketentuan berpeluang lebih besar mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dengan demikian, belanja pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan pemerintah, tetapi juga membuka pasar bagi produk-produk lokal.
Perangkat Daerah Juga Bisa Berkonsultasi
Klinik P3DN tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku IKM. Perangkat daerah juga dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk berkonsultasi mengenai penerapan kebijakan P3DN dalam proses pengadaan.
Tri mengatakan, layanan yang terpusat akan memudahkan setiap persoalan untuk ditindaklanjuti. Permasalahan yang disampaikan pelaku usaha juga dapat didokumentasikan sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Data hasil konsultasi selanjutnya dapat digunakan untuk memetakan kendala yang dihadapi IKM. Pemetaan tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Persoalan yang disampaikan pelaku usaha dapat menjadi bahan bagi kami untuk mengetahui kebutuhan pembinaan yang diperlukan,” kata Tri.
Konsultasi Bisa Dilakukan Secara Daring
Untuk memperluas akses, Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan komunikasi secara daring. Dengan demikian, pelaku usaha maupun perangkat daerah tidak sepenuhnya bergantung pada konsultasi tatap muka di Mall Pelayanan Publik.
Setiap konsultasi yang masuk akan dicatat untuk kepentingan monitoring dan evaluasi. Mekanisme tersebut sekaligus memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran mengenai persoalan yang paling banyak dihadapi IKM dalam memenuhi ketentuan P3DN.
Klinik P3DN dengan demikian diarahkan tidak sekadar menjadi tempat konsultasi administrasi. Layanan itu menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memperkuat pembinaan industri sekaligus mempertemukan produk lokal dengan kebutuhan belanja pemerintah.
Membuka Pasar Baru bagi IKM
Bagi pelaku IKM, pasar pengadaan pemerintah merupakan peluang untuk memperluas pemasaran. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila produk dan pelaku usaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Karena itu, pendampingan administrasi, pemutakhiran data industri, dan sertifikasi TKDN menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan IKM.
Tri berharap keberadaan Klinik P3DN dapat mengurangi hambatan yang selama ini membuat pelaku usaha kesulitan memenuhi persyaratan pengadaan.
Di sisi lain, perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih seragam mengenai P3DN sehingga penerapan kebijakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, semakin banyak IKM Kota Yogyakarta yang siap mengikuti pengadaan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penyerapan produk lokal. Kebijakan tersebut sekaligus membuka peluang bagi penguatan industri kecil dan menengah serta memperluas dampak ekonomi belanja pemerintah bagi pelaku usaha di daerah. (ihd)
