Posyandu Didorong Jadi Mitra Pemerintah dalam Pelaksanaan Enam SPM

Senin, 22 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Ketua Umum Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tri Tito Karnavian secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu Tahun 2025 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (22/9/2025). Acara tersebut mengusung tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Dalam sambutannya, Tri menekankan pentingnya peran Posyandu dalam mendukung enam standar pelayanan minimal (SPM). Terlebih, selama ini Posyandu kerap melaksanakan SPM bidang kesehatan. Ia menjelaskan, keberadaan Posyandu semakin kuat sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.

“Ada enam standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh masyarakat. Tidak hanya satu, kesehatan itu ternyata hanya satu. Sekarang kita mau meningkatkan, bagaimana Posyandu sebagai lembaga ketahanan desa melayani enam [SPM],” ujar Tri di hadapan para kader Posyandu dari seluruh Indonesia tersebut.

Ia menjelaskan, enam bidang SPM tersebut antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas), serta sosial. Nantinya, para kader akan menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan implementasi enam SPM tersebut.

Tri menegaskan, tujuan digelarnya Rakornas ini adalah untuk memantapkan implementasi dan memperkuat kelembagaan Posyandu, serta meningkatkan pemahaman mengenai tata cara pemberian nomor registrasi Posyandu. Selain itu, Rakornas juga bertujuan menyosialisasikan rencana strategis (Renstra) Posyandu yang diinternalisasi ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah, memberikan penghargaan serta mengumumkan hasil lomba Tim Pembina Posyandu provinsi, sekaligus memperkenalkan seragam Posyandu.

Dalam konteks pengenalan seragam, Rakornas ini juga menjadi momentum sosialisasi seragam resmi Posyandu. Seragam tersebut terdiri atas stelan kemeja berwarna ungu dengan bawahan rok hitam untuk perempuan dan celana hitam untuk laki-laki. Nantinya, para kader Posyandu diharapkan dapat mengenakan seragam tersebut saat melaksanakan tugas di tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan hasil Rakornas ini, paling tidak kita bisa mendorong pembangunan pelayanan enam SPM di posyandu masing-masing. Dan kita bertekad bahwa kita sebagai istri dari seorang kepala daerah yang mempunyai wewenang penuh terhadap pembangunan daerahnya juga bisa bermanfaat kepada masyarakat,” tandasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, istri Menteri Sosial RI Fatma Saifullah Yusuf; istri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Masmidah Abdul Mu’ti; istri Menteri Pekerjaan Umum Irma Dody Hanggodo; Pembina Kesekretariatan Tim Pembina Posyandu Pusat Yane Bima Arya; Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo; serta para kader Posyandu dari seluruh Indonesia.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat
Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang
Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah
Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta
Mendagri Tekankan Kesiapsiagaan Pemda Hadapi Arus Mudik dan Inflasi Lebaran
Mendagri Tekankan Pentingnya UMKM untuk Stabilitas Ekonomi
Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Fokus Tangani Mudik, Keamanan, dan Inflasi Saat Lebaran

Berita Terkait

Senin, 9 Maret 2026 - 19:23 WIB

Satgas PRR Percepat Pembersihan Lumpur untuk Pemulihan Aktivitas Masyarakat

Senin, 9 Maret 2026 - 17:14 WIB

Pembangunan Huntara Capai 71 Persen, Jumlah Pengungsi di Tiga Provinsi Sumatera Terus Berkurang

Senin, 9 Maret 2026 - 17:07 WIB

Mendagri Tito: Belanja APBD Harus Dipercepat untuk Menggerakkan Perekonomian dan Sektor Swasta

Senin, 9 Maret 2026 - 16:52 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Aktif Kendalikan Inflasi dan Pastikan Ketersediaan Pangan di Daerah

Senin, 9 Maret 2026 - 14:01 WIB

Ketum SMSI Angkat Isu Verifikasi Media dan UKW dalam Rapimnas di Jakarta

Berita Terbaru

OPINI

Advokat sebagai Penjaga Rasionalitas Hukum di Abad ke-21

Selasa, 10 Mar 2026 - 10:23 WIB