JOGJAOKE.COM, SLEMAN – Konferensi Republik yang digelar di lingkungan Universitas Gadjah Mada menghasilkan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil.
Forum tersebut juga memberikan mandat kepada Sudirman Said sebagai Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho untuk melanjutkan proses melalui rapat kerja yang segera digelar.
Sudirman Said menegaskan mandat tersebut menjadi momentum penting untuk mengembalikan masyarakat sipil sebagai salah satu pilar utama kehidupan bernegara.
“Sudah saatnya kita masuk ke paradigma baru dengan lebih percaya diri. Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara maupun polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” ujar Sudirman, Sabtu (30/5/2026).
Senada dengan itu, Yanuar Nugroho menegaskan Konferensi Republik bukan sekadar ruang diskusi tanpa tindak lanjut.
“Ini bukan gerakan politik praktis maupun agenda elektoral. Ini ruang pertukaran gagasan yang dimulai dari Yogyakarta dan harus berkembang ke berbagai kota serta komunitas,” katanya.
Yanuar menambahkan bahwa yang menyatukan peserta bukan struktur organisasi, melainkan keresahan bersama terhadap kondisi republik saat ini.
“Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” tegasnya.
Forum yang menghadirkan tujuh panel dan puluhan narasumber itu disebut digelar secara swadaya tanpa sponsor.
“Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara self-funded sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik,” kata Yanuar.
Sementara itu, Panji Dafa Amrtajaya menjelaskan metode pengorganisasian yang digunakan bertumpu pada inisiatif generasi muda.
“Semua berawal dari keresahan atas situasi sekarang, lalu mengkristal menjadi gagasan. Semua berawal dari bawah, lalu membentuk formasi ke atas,” ujarnya.
Sejumlah pembicara menyoroti ancaman serius terhadap demokrasi Indonesia. Jaleswari Pramodhawardani menyatakan Indonesia tidak lagi berada di tepi jurang krisis.
“Mungkin kita bukan lagi berada di tepi jurang krisis, tetapi sudah berada di dalam jurang itu,” katanya.
Ia menyebut terjadi erosi terhadap lima pilar republik, mulai dari menyempitnya ruang masyarakat sipil hingga terkonsentrasinya kekuatan ekonomi pada segelintir kelompok.
Sementara itu, Andi Widjajanto memperingatkan praktik autocratic legalism yang menurutnya terlihat dalam sejumlah kebijakan dan regulasi.
“Yang dihancurkan bukan pasalnya. Yang dihancurkan adalah semangat demokrasi yang ada di balik pasal itu,” ujarnya.
Di akhir forum, berbagai narasumber menyerukan lahirnya langkah konkret untuk memperkuat republik.
Bhima Yudhistira mengusulkan penyusunan Buku Putih ekonomi pro-rakyat dan pro-lingkungan.
“Kita tidak boleh defisit gagasan,” tegasnya. Sementara Titi Anggraini menilai Indonesia tengah berada dalam situasi “elektoral otokrasi”, sedangkan Saiful Mujani menyebut legitimasi pemilu menjadi fondasi utama republik.
Menutup konferensi, Jaleswari memastikan gerakan tersebut akan terus diperluas.
“Ini akan ditindaklanjuti, disosialisasikan, dan ditularkan dari kota ke kota, bahkan hingga ke partai politik. Diagnosis tanpa solusi adalah pengkhianatan terhadap diagnosis itu sendiri,” tandasnya.(ady)
