JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA — Hasto Wardoyo menghadirkan nuansa berbeda dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Selasa (28/4/2026), dengan memilih bantaran Sungai Winongo di kawasan Grojogan Tanjung sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan.
Sebanyak 106 pejabat dilantik, terdiri dari pejabat administrator, pengawas, kepala puskesmas, serta jajaran direksi dan dewan komisaris BUMD. Namun lebih dari sekadar seremoni, pelantikan ini dibingkai sebagai pesan politik kepemimpinan mengenai arah birokrasi yang berpihak pada lingkungan, kemiskinan, dan pelayanan publik.
Dalam prosesi itu, Hasto menegaskan aparatur sipil negara tidak cukup bekerja dari ruang kantor, tetapi harus memahami realitas masyarakat secara langsung.
“Saya ingin mengajak PNS, pejabat ini proenvironment, pro kepada lingkungan. Dan juga saya ingin mereka propoor, pro kepada kemiskinan,” kata Hasto.
Pemilihan lokasi di bantaran sungai dinilai bukan simbolik semata, tetapi bagian dari pesan politik pemerintahan bahwa birokrasi harus lebih dekat dengan persoalan riil masyarakat, termasuk isu lingkungan, kemiskinan, hingga ketimpangan kota.
Dalam pidatonya, Hasto mengaitkan konsep proenvironment dan propoor sebagai fondasi menuju agenda pembangunan yang lebih luas, termasuk projob untuk pengurangan pengangguran dan progrowth untuk pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, agenda pembangunan tersebut hanya bisa berjalan lewat orkestrasi lintas sektor dan birokrasi yang memiliki sensitivitas sosial.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat. Jaga amanah, integritas, kejujuran, dan profesionalitas dalam bekerja,” tegasnya.
Sebagai simbol komitmen ekologis, para pejabat yang dilantik juga menebar sekitar 1.600 ekor ikan nilem ke Sungai Winongo. Aksi itu disebut Hasto sebagai wujud syukur sekaligus pesan bahwa birokrasi harus hadir dalam kerja-kerja lingkungan yang konkret.
Ia bahkan mendorong budaya gotong royong ASN berkembang ke agenda sosial lain, mulai bedah rumah warga miskin hingga gerakan bersama membersihkan sungai.
Dalam perspektif politik pemerintahan, pelantikan di ruang terbuka hijau ini dipandang mempertegas gaya kepemimpinan Hasto yang mencoba membawa narasi birokrasi dari model administratif menuju birokrasi yang lebih populis, ekologis, dan berbasis keberpihakan sosial.
Pelantikan ini juga menyentuh dimensi reformasi birokrasi melalui penempatan pejabat strategis, termasuk penguatan unsur BUMD.
Salah satu yang dilantik, Raden Roro Andarini, menilai pendekatan tersebut mencerminkan keberlanjutan visi Wali Kota yang dekat dengan masyarakat dan lingkungan.
“Ini sesuatu yang baru dan berbeda. ASN diminta lebih peduli pada lingkungan,” ujarnya.
Di tengah tuntutan reformasi pelayanan publik, pelantikan di bantaran Winongo ini dipandang bukan hanya rotasi jabatan, tetapi artikulasi arah politik birokrasi Pemkot Yogyakarta yaitu aparatur yang bekerja bukan hanya administratif, tetapi juga empatik, responsif, dan berorientasi pada keberlanjutan. (Aga)
