JOGJAOKE.COM, Pati – Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Oktavianus, meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi keluarga pasien tuberkulosis (TB) di Balai Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Selasa (21/4). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi skrining kesehatan hingga foto rontgen sebagai upaya deteksi dini penularan TB di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenkes menegaskan bahwa program kesehatan nasional saat ini berfokus pada dua prioritas utama, yakni penanganan stunting dan pemberantasan tuberkulosis.
“Indonesia saat ini menempati peringkat kedua dunia untuk kasus TB. Ini harus menjadi perhatian serius. Kita ingin kasus TB bisa segera ditekan,” ujar Benjamin.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, Kabupaten Pati mencatat sebanyak 2.658 kasus tuberkulosis. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat karena berpotensi menimbulkan penularan yang lebih luas apabila tidak segera ditangani.
Melalui program Cek Kesehatan Gratis, pemerintah menargetkan pelaksanaan skrining setidaknya di 120 titik di seluruh wilayah Kabupaten Pati. Kegiatan ini dilakukan secara masif hingga ke tingkat desa melalui posyandu dan kantor pedukuhan.
“Kita kejar masyarakat yang belum sakit untuk diberikan terapi pencegahan, sementara yang sudah terdiagnosis langsung mendapatkan pengobatan,” jelasnya.
Selain pemeriksaan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan program renovasi rumah bagi pasien TB yang tinggal di hunian tidak layak. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki faktor lingkungan, seperti ventilasi yang buruk, yang dapat mempercepat penyebaran penyakit. Saat ini, tercatat sebanyak 34 rumah di Kabupaten Pati telah didaftarkan untuk mendapatkan bantuan renovasi.
Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang seluruh pasien TB dalam waktu 10 hari kalender.
Pendataan tersebut mencakup pasien lama serta potensi penambahan kasus baru pada tahun berjalan. Selain itu, keluarga pasien juga akan menjalani skrining ulang.
“Kami akan data dalam 10 hari ke depan dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan. Potensi penambahan kasus tetap ada,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya penanggulangan tuberkulosis membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.(rel)
Sumber : Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik
