JOGJAOKE.COM, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga supremasi sipil saat menanggapi pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Isu mengenai darurat militer menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam antara Presiden dan sejumlah tokoh GNB. Menurut Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB dan mantan Menteri Agama, Presiden berulang kali menegaskan tekadnya untuk menegakkan supremasi sipil.
“Presiden berkali-kali menyatakan komitmennya. Kita lihat saja ke depan bagaimana realisasinya,” ujar Lukman seusai pertemuan.
Dalam pembahasan mengenai supremasi sipil, GNB menekankan pentingnya menempatkan TNI sebagai tentara profesional. Menurut GNB, prajurit TNI sebaiknya tidak dibebani tugas-tugas di luar fungsi pokok agar fokus memperkuat pertahanan negara.
Selain soal TNI, GNB juga meminta Presiden segera membentuk dua komisi, yaitu komisi reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang terjadi pada Agustus 2025, yang mereka sebut sebagai ‘Prahara Agustus’.
Lukman menegaskan, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan kedua komisi tersebut. Dukungan ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas institusi keamanan dan penegakan supremasi sipil.
Tokoh-tokoh GNB yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, M Quraish Shihab, Ahmad Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Jacky Manuputty, Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo. (ihd)
