Wamendagri Ribka Ajak Desa Wujudkan Transformasi Digital dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Senin, 25 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintah desa. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui sejumlah program strategis, salah satunya optimalisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan desa,” ujar Ribka mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih di Aula Makarti Muktitama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Senin (25/8/2025).

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa secara teknis P3PD dijalankan melalui empat langkah utama. Pertama, memperkuat kinerja pemerintah dan aparat desa melalui peningkatan kapasitas berbasis permintaan dan kebutuhan. Kedua, memperkuat pembangunan partisipatif dengan perbaikan sistem pendampingan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Ketiga, memperkenalkan sistem transfer insentif berbasis kinerja untuk memacu perbaikan kinerja di tingkat desa.

“Keempat, memperkuat koordinasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi kinerja desa melalui penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi,” imbuhnya.

Selain program P3PD, Kemendagri juga telah merealisasikan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa. Di antaranya, peningkatan kapasitas pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta akselerasi pengembangan desa cerdas di Indonesia dengan mengedepankan semangat guyub untuk mencari solusi inovatif atas berbagai persoalan.

Dalam mendorong transformasi desa digital, lanjut Ribka, terdapat empat aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu masyarakat, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak ringan, seperti keterbatasan akses telekomunikasi, minimnya kapasitas SDM, keterbatasan teknologi, hingga terbatasnya APBDes dan sumber pembiayaan usaha. Kendati demikian, melalui program yang dijalankan secara nasional, setiap desa diyakini akan memiliki kesempatan dan akses teknologi yang sama.

“Berbagai kegiatan positif ini akan terus dilaksanakan sebagai upaya pengembangan kapasitas aparatur di desa guna terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ribka juga menekankan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa, kata dia, perlu dipacu agar semakin mandiri melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, desa juga didorong untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, agar dapat berperan sebagai lumbung pangan mentah bagi kebutuhan industri di perkotaan.

“Saya berharap desa untuk menopang keterampilan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan,” tandasnya.

Acara Munas APDESI Merah Putih tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait, serta para kepala desa dari berbagai daerah.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Isu Kebangsaan
Ajang SPEKIX 2025 Usung Semangat Kebersamaan dan Lingkungan Ramah Difabel
Pansel Tetapkan 36 Kandidat Ombudsman RI, Wawancara dan Tes Kesehatan Digelar Oktober
Stop Gunakan Calo, Urus SIM Sendiri Lebih Hemat dan Transparan
Webinar CSR & SDGs Award 2025 Tawarkan Platform Kolaboratif Bagi Praktik CSR Inklusif
Pengelolaan BUMD Harus Profesional, Transparan, dan Berintegritas, Tegas Kemendagri
Wamendagri Bima : Penyesuaian TKD Dilakukan Berdasarkan Dialog dan Data Fiskal Daerah
MEMAHAMI GOVERMENT SHUTDOWN (PENUTUPAN PEMERINTAH) AS

Berita Terkait

Minggu, 5 Oktober 2025 - 14:59 WIB

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Isu Kebangsaan

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 20:33 WIB

Ajang SPEKIX 2025 Usung Semangat Kebersamaan dan Lingkungan Ramah Difabel

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 11:32 WIB

Pansel Tetapkan 36 Kandidat Ombudsman RI, Wawancara dan Tes Kesehatan Digelar Oktober

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 09:12 WIB

Stop Gunakan Calo, Urus SIM Sendiri Lebih Hemat dan Transparan

Jumat, 3 Oktober 2025 - 21:10 WIB

Webinar CSR & SDGs Award 2025 Tawarkan Platform Kolaboratif Bagi Praktik CSR Inklusif

Berita Terbaru