JOGJAOKE.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan agenda strategis yang perlu menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Asia Pacific Cities for Health and Development (APCAT) Summit 2026. Agenda tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika dan perkembangan forum APCAT selama satu dekade terakhir.
Ia menuturkan bahwa APCAT terus berkembang sejak pertama kali digelar sepuluh tahun lalu di Singapura hingga pertemuan terakhir yang dihadiri 46 kota, di tengah tantangan yang kian kompleks.
APCAT merupakan forum kerja sama para kepala daerah di kawasan Asia Pasifik yang menitikberatkan penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam isu kesehatan dan pembangunan, terutama pengendalian tembakau serta pencegahan penyakit tidak menular. Forum ini dipandang sebagai contoh praktik baik dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) melalui regulasi yang ditetapkan di tingkat daerah.
“Tantangan kita hari ini bukan hanya membangkitkan kesadaran dari kepala daerah dalam menghadapi pengendalian tembakau, tapi juga berjuang terhadap industri tembakau,” kata Bima pada Rapat Persiapan APCAT Summit 2026, yang digelar di Hotel JW Marriott Jakarta, Minggu (25/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyinggung tantangan yang berkaitan dengan industri tembakau saat ini. Menurutnya, industri tembakau kini memiliki banyak inovasi dan kreativitas yang mudah masuk ke tingkat keluarga dan perusahaan melalui berbagai bentuk penjualan. Bahkan, iklan tembakau saat ini kerap dikemas menyerupai permen dan minuman ringan.
“Itu menunjukkan bagaimana situasi hari ini juga menantang kita untuk memperkuat kesadaran kita dalam melakukan pengendalian tembakau. Itulah isu pertama,” ujar Bima yang pernah menjabat sebagai Ketua Bersama (Co-Chair) APCAT dengan Wali Kota Balanga City, Filipina Francis Anthony S. Garcia.
Isu kedua yang disoroti Bima adalah regulasi. Pemerintah perlu memastikan seluruh regulasi, mulai dari tingkat nasional hingga lokal, benar-benar selaras dengan semangat pengendalian tembakau. Dalam kapasitasnya saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan melakukan harmonisasi regulasi pengendalian tembakau.
“Kita menyebutnya harmonisasi, untuk mengharmonisasi peraturan daerah. Saya pikir, bulan lalu, kita melakukan koordinasi yang sangat baik dalam memastikan peraturan daerah di Jakarta benar-benar berhubungan dengan semangat kita,” ungkapnya.
Isu ketiga, lanjut Bima, adalah regenerasi kepemimpinan. Dalam waktu dekat akan ada pertemuan dengan para pemimpin baru APCAT untuk merancang agenda ke depan, dengan tetap menjaga kekuatan semangat gerakan. APCAT memiliki tugas memastikan bahwa generasi baru pemimpin juga memiliki perhatian yang sama terhadap isu pengendalian tembakau.
Menurutnya, regenerasi menjadi hal yang sangat penting. Selama beberapa hari terakhir, pihaknya berupaya menghubungkan berbagai pemimpin di berbagai tingkatan untuk mengajak mereka bergabung dalam pergerakan ini.
“Bukan hanya pemimpin di tingkat gubernur atau bupati, tapi juga kepala dinas, lurah, camat, dan lain-lain. Kita harus meningkatkan kesadaran, kita harus membuat mereka menjadi bagian dari pergerakan yang berkelanjutan. Jadi, isu ini adalah program dan pergerakan kita yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Di akhir paparannya, Bima menekankan bahwa ketiga agenda tersebut menjadi isu penting untuk dibahas dalam APCAT Summit 2026. Ia berharap forum ini mampu melampaui pendekatan formal dan mendorong aksi nyata di tingkat daerah. APCAT Summit 2026 rencananya akan dihadiri puluhan kepala daerah dari Indonesia.
“Kita bisa mengubah ide terhadap tindakan dan kebijakan yang sangat lokal,” pungkasnya.(Ls)
Sumber : Puspen Kemendagri
