Kemendagri Pantau Ketat Rehabilitasi Pascabencana Sumatera melalui Posko Terpadu

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemulihan layanan kelistrikan di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah mencapai 99 persen. Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

Seiring dengan pemulihan layanan kelistrikan yang hampir sepenuhnya normal, Tito menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap telah kembali berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan terpadu pascabencana di wilayah Sumatera.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah. “Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak. (nr)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan
Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam
Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS
Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri
Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT
Perkuat Payung Hukum Tata Kelola Kependudukan, Mendagri Dukung Penuh Pembahasan RUU Adminduk
Transformasi Tata Kelola Bantuan Pemerintah, Mendagri Minta Daerah Aktif Dukung Digitalisasi Registrasi Perlindungan Sosial
Antisipasi Dinamika Ketenagakerjaan di Daerah, Mendagri Tito Dorong Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Secara Objektif

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 17:12 WIB

Jadikan Sektor Agribisnis Motor Ekonomi Daerah, Bima Arya Nilai Inovasi Pertanian Sidrap Layak Jadi Percontohan

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Petakan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Satgas PRR Bersama Menko PMK Tinjau Wilayah Terdampak Banjir Subulussalam

Selasa, 17 November 2026 - 16:30 WIB

Wujudkan Aparatur yang Profesional dan Akuntabel, Sekjen Kemendagri Tegaskan Komitmen Sumpah Jabatan PNS

Senin, 16 November 2026 - 19:34 WIB

Cegah Spekulasi Harga dan Gejolak Inflasi, Sekjen Kemendagri Minta TPID Gandeng Erat BPS hingga Satgas Pangan Polri

Senin, 16 November 2026 - 19:29 WIB

Akomodasi Kearifan Lokal dan Karakteristik Kepulauan, Wamendagri Bima Arya Dukung Pembaruan UU Provinsi NTB dan NTT

Berita Terbaru