JOGJAOKE.COM, PALEMBANG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung menyetujui usulan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru terkait penambahan kuota rumah bersubsidi di Sumatera Selatan.
“Ini saya langsung setujui, saya percaya dengan Sumatera Selatan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat memimpin Zoom Meeting bersama kepala daerah, kepala satuan kerja, dan kepala balai se-Indonesia, Rabu (30/9/2026) di Griya Agung, Palembang.
Persetujuan tersebut diberikan setelah Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Sumsel H. Herman Deru, kepala satuan kerja, serta kepala balai di jajaran Kementerian PKP di Sumatera Selatan atas percepatan penyerapan anggaran program-program Kementerian PKP.
Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan tambahan kuota program bantuan rumah sebanyak 13.000 unit dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP pada 2026.
Ia menegaskan, realisasi program rumah bersubsidi di Sumatera Selatan telah mencapai hampir 94 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama yang baik antara Kementerian PKP, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Kami mengusulkan kepada Bapak Menteri, untuk rumah subsidi kuota bisa ditambah 3.000 unit dari 1.036 unit sebelumnya,” kata Herman Deru.
Menurut Herman Deru, program Kementerian PKP sangat menyentuh langsung masyarakat di Sumsel. Terlebih, Kementerian PKP telah menyederhanakan peraturan dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari program Kementerian PKP.
Terkait kebijakan dan regulasi baru yang berlaku, Herman Deru menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk segera merespons aturan tersebut dengan langkah konkret agar dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan yang telah diberikan kepada kami, terutama bantuan atas program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait dalam arahannya mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan jajarannya menyosialisasikan program Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rumah yang layak huni.
Ia meyakini masih banyak masyarakat, terutama di Sumsel, yang belum memiliki rumah.
“Saya yakin, TNI/Polri, ASN, PPPK, masih ada yang belum memiliki rumah,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan kepala satuan kerja serta kepala balai PKP.
Komunikasi yang intensif antara kedua pihak dinilai dapat membuat program tersebut diterima masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru juga menyampaikan permohonan terkait program penataan kawasan permukiman di Kota Lubuklinggau yang dikenal masyarakat sebagai “Kampung Ceria”.
Ia menyebutkan, program tersebut sebelumnya telah dipersiapkan dan persyaratannya sudah lengkap, bahkan telah dilakukan pemaparan. Namun, pihaknya mendapat informasi bahwa program tersebut akan dialihkan ke provinsi lain.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta klarifikasi karena tidak mengenal adanya program resmi bernama “Kampung Ceria”.
Setelah dijelaskan bahwa istilah tersebut merupakan nama program penataan kawasan permukiman, pembahasan kemudian diarahkan untuk memastikan duduk persoalan dan tindak lanjut program tersebut.
“Saya minta Dirjen terkait memasukkan Sumatera Selatan mendapatkan program penataan kawasan tahun 2027,” demikian Maruarar Sirait. (gla)
Sumber : Adpim Sumsel
