JOGJAOKE.COM, Palembang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H. mendorong penguatan integrasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akurat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Terintegrasi terhadap Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2026 di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Integrasi Akses Data Lintas Sektoral Berbasis Digital Menuju Sumsel Maju Terus untuk Semua” tersebut diawali dengan penandatanganan komitmen bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel, Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel, dan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang turut berpartisipasi secara virtual dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, kondisi geografis Sumsel yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik daerah beragam menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.
“Sumsel ini sangat luas, topografinya bermacam-macam. Ada wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah perairan di OKI dan Banyuasin, serta wilayah lainnya. Ini menjadi tantangan dalam pelayanan kependudukan, baik dari sisi akses menuju lokasi maupun masyarakat yang ingin mendapatkan layanan. Belum lagi persoalan jaringan internet yang menjadi tantangan dalam digitalisasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data per 30 Juni 2026, jumlah penduduk Sumsel mencapai 9.287.547 jiwa, terdiri atas 4.728.123 laki-laki dan 4.559.424 perempuan. Dengan luas wilayah sekitar 91.592,43 kilometer persegi yang mencakup 13 kabupaten dan 4 kota, diperlukan strategi pelayanan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Apapun kondisinya, masyarakat membutuhkan negara hadir dengan pelayanan yang tidak berbelit-belit. Terutama pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi, cepat, mudah, dan akurat,” tegasnya.
Edward menjelaskan bahwa dokumen administrasi kependudukan merupakan dasar bagi berbagai pelayanan publik. Oleh karena itu, validasi dan integrasi data kependudukan menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas program pembangunan, mulai dari pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya antara Disdukcapil, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama, dalam mempercepat pencatatan peristiwa penting kependudukan, seperti perkawinan dan perceraian.
Menurutnya, selama ini masih terdapat kondisi ketika putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap belum langsung terintegrasi dengan data Dukcapil. Akibatnya, perubahan status perkawinan masyarakat dalam dokumen kependudukan kerap mengalami keterlambatan.
Berdasarkan data yang disampaikan, masih terdapat 1.957.976 penduduk di Sumsel yang belum memiliki akta nikah. Kota Palembang tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbanyak, yakni 280.785 jiwa. Selain itu, terdapat 50.038 penduduk yang belum memiliki akta cerai.
“Ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah provinsi, Dukcapil, Kementerian Agama, dan Pengadilan Agama, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam pencatatan administrasi kependudukan,” ungkapnya.
Edward berharap melalui rapat koordinasi teknis tersebut, integrasi pelayanan dan pertukaran data lintas sektor dapat semakin diperkuat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu berulang kali mengurus dokumen yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antarinstansi.
Ia juga menitipkan tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi.
Pertama, integrasi, yakni memperkuat keterhubungan proses, informasi, dan dokumen antarlembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing serta mengurangi ego sektoral.
Kedua, simplifikasi atau penyederhanaan prosedur, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dan tidak harus mengulang proses administrasi yang dapat diselesaikan melalui koordinasi antarinstansi.
Ketiga, akurasi dan keamanan data, yakni memastikan setiap pertukaran dan akses data lintas sektor disertai validasi, pemutakhiran secara berkala, serta penggunaan data sesuai kewenangan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Edward juga mengapresiasi langkah Disdukcapil Provinsi Sumsel dalam meningkatkan cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Program Agen Aktivasi IKD Disdukcapil Sumsel.
“Melalui forum ini, kita berharap koordinasi, sinergi, dan evaluasi kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat. Mari kita jadikan Sumsel sebagai model pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi. Masyarakat tidak perlu memahami siapa yang bekerja di balik setiap proses, tetapi cukup merasakan bahwa pemerintah hadir, bekerja bersama, dan melayani dengan sepenuh hati,” katanya.
Sementara itu, rapat koordinasi teknis ini juga bertujuan menyelaraskan kerangka dan substansi perjanjian kerja sama antara Disdukcapil Provinsi Sumsel dan Kanwil Kementerian Agama Sumsel, serta antara Disdukcapil kabupaten/kota dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota se-Sumsel.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integrasi pelayanan antara Disdukcapil dengan Pengadilan Tinggi Agama Palembang serta Pengadilan Agama di kabupaten/kota se-Sumsel.
Melalui integrasi tersebut, penerbitan dokumen kependudukan dan pembaruan data masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat. Upaya ini sekaligus mendukung visi pembangunan Sumsel Maju Terus untuk Semua periode 2025–2030, khususnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan kualitas pelayanan publik.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Dr. Handayani Ningrum, S.E., M.Si., secara daring; Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang beserta Ketua Pengadilan Agama kabupaten/kota se-Sumsel; Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumsel beserta jajaran; Kepala Disdukcapil Provinsi Sumsel beserta jajaran; serta Kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Sumsel.(lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
