JOGJAOKE.COM, JOGJA – Server rekam cetak KTP elektronik bermasalah, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta mendesak layanan warga tetap berjalan lancar tanpa tersendat.
Sorotan tersebut muncul saat pembahasan perubahan KUA-PPAS 2026 bersama Dindukcapil Kota Yogyakarta, Senin (10/8/2026), di Ruang Rapat 1 DPRD Kota Yogyakarta.
Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, mengatakan penggantian server diperlukan setelah terjadi gangguan sistem administrasi kependudukan yang digunakan saat ini.
“Di awal tahun sudah koordinasi dengan Diskominfo, ada gangguan sehingga membutuhkan penggantian server,” kata Septi dalam rapat tersebut kepada Komisi A.
Septi menambahkan, server tersebut juga dinilai sudah tidak memiliki nilai ekonomis sehingga penggantian menjadi kebutuhan penting untuk menjaga operasional pelayanan administrasi kependudukan.
“Nilai ekonomisnya sudah zero,” ujar Septi saat menjelaskan kondisi perangkat server rekam cetak KTP elektronik kepada anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, kemudian meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan server tersebut secara rinci kepada Dindukcapil.
“Pengadaan server ini melalui e-katalog atau menggunakan mekanisme pengadaan lainnya?” tanya Susanto dalam rapat pembahasan perubahan anggaran tersebut kepada Dindukcapil.
Septi menjelaskan pengadaan server rekam cetak KTP elektronik dilakukan melalui e-katalog sesuai mekanisme pengadaan perangkat pemerintah yang berlaku saat ini.
“Untuk pengadaannya kami lakukan melalui e-katalog,” jelas Septi menjawab pertanyaan Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dalam rapat tersebut secara langsung.
Selain server, Dindukcapil mengusulkan sejumlah perangkat pendukung, termasuk printer KIA cadangan dan monitor layar sentuh untuk kios layanan mandiri kependudukan.
Dindukcapil juga menyiapkan mini PC pengganti perangkat antrean, peremajaan komputer akses, serta UPS server untuk memperkuat kesiapan layanan menghadapi gangguan teknis.
Septi menjelaskan perangkat cadangan diperlukan agar pelayanan masyarakat tetap berlangsung ketika perangkat utama mengalami gangguan atau kerusakan secara mendadak.
“Perangkat tersebut menjadi cadangan, sehingga ketika perangkat utama bermasalah, pelayanan tetap bisa berjalan,” ungkap Septi dalam pembahasan bersama Komisi A.
Komisi A turut menyoroti pengurangan perjalanan dinas Dindukcapil, terutama kebutuhan koordinasi pemerintah pusat terkait persoalan administrasi kependudukan dan data desil.
Anggota Komisi A, Marwoto Hadi, mempertanyakan apakah alokasi perjalanan masih tersedia untuk memastikan koordinasi pusat tetap berjalan ketika diperlukan secara langsung.
Septi mengatakan kebutuhan perjalanan Jakarta untuk mengambil keping KTP elektronik kini dapat ditekan karena pasokan diperoleh melalui Dindukcapil DIY.
“Untuk sementara solusi kami, kepingnya diambil melalui provinsi. Jadi kami tidak ke Jakarta,” ujar Septi menegaskan efisiensi perjalanan dinas tersebut.
Ia menambahkan alokasi perjalanan dinas dalam perubahan anggaran dibuat minimalis, sementara koordinasi tertentu tetap memungkinkan dilakukan dalam wilayah Jawa.(waw)
