Seleksi Dewan Hakim MTQ Nasional XXXI Dibuka, Kemenag Dorong Tata Kelola Transparan

Selasa, 28 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad.

JOGJAOKE.COM, Jakarta (Kemenag) — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama membuka seleksi calon Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional XXXI. Pendaftaran terbuka untuk umum hingga 10 Mei 2026.

MTQ Nassional XXXI akan berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada September 2026.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa seleksi terbuka ini menjadi bagian dari langkah strategis Kementerian Agama dalam mendorong reformasi tata kelola MTQ nasional, khususnya pada aspek perhakiman. Tujuannya, agar proses seleksi dewan hakim semakin transparan, profesional, dan akuntabel, sekaligus merespons tuntutan publik akan penyelenggaraan MTQ yang lebih terbuka dan kredibel.

Menurut Abu Rokhmad, Dewan Hakim memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas, objektivitas, dan kredibilitas MTQ sebagai ajang nasional. “Perhakiman adalah jantung integritas MTQ. Karena itu, proses rekrutmen Dewan Hakim harus dilakukan secara terbuka, berbasis kompetensi, dan bebas dari intervensi,” tegasnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Rekrutmen Terbuka dan Partisipatif

Kementerian Agama memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik melalui mekanisme usulan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) , Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Islam, dan Organisasi Kemasyarakatan Islam.

Setiap calon yang diusulkan wajib memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi, antara lain:

1. Surat rekomendasi lembaga pengusul

2. Surat keterangan sehat

3. Sertifikat sebagai Dewan Hakim tingkat provinsi sesuai cabang yang diusulkan

4. Sertifikat pelatihan Dewan Hakim

5. Sertifikat/syahadah keilmuan sesuai cabang yang diusulkan

6. Sertifikat kejuaraan MTQ (jika ada)

7. Pengisian biodata dan unggah dokumen melalui aplikasi e-MTQ

Sebagaimana tertuang dalam surat Ditjen Bimas Islam, seluruh proses dilakukan secara digital melalui sistem e-MTQ guna memastikan keterbukaan dan kemudahan akses bagi seluruh peserta dari berbagai daerah.

Berbasis Sistem dan Tahapan Seleksi Terukur

Proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan objektif, meliputi:

  • Verifikasi administrasi
  • Penilaian kompetensi dan rekam jejak
  • Penetapan Dewan Hakim oleh otoritas yang berwenang.

Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap Dewan Hakim yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta integritas moral yang tinggi.

Jadwal Pendaftaran

Pendaftaran dibuka mulai 6 April hingga 10 Mei 2026. Seluruh dokumen persyaratan diunggah dengan mengklik: Pendaftaran Seleksi Calon Dewan Hakim MTQ Nasional 2026

Komitmen Reformasi Tata Kelola MTQ

Langkah rekrutmen terbuka ini menandai arah baru penyelenggaraan MTQ yang lebih modern dan kredibel, dengan prinsip:

  • Transparansi dalam proses seleksi
  • Objektivitas dalam penilaian
  • Profesionalitas Dewan Hakim
  • Akuntabilitas kepada publik

Kementerian Agama menegaskan bahwa daftar Dewan Hakim terpilih akan diumumkan secara terbuka sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.

“MTQ tidak hanya tentang perlombaan membaca dan memahami Al-Qur’an, tetapi juga tentang menghadirkan tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah,” jelas Abu Rokhmad.

Dengan langkah ini, diharapkan MTQ Nasional tidak hanya melahirkan qari dan qariah terbaik, tetapi juga menjadi rujukan praktik tata kelola kegiatan keagamaan yang transparan, profesional, dan berintegritas.(rel)

Sumber : Humas kemenag

Berita Terkait

Sidang Praperadilan Refill Gas Portable Digelar, Pemohon Bacakan Permohonan di PN Jakarta Utara
Menteri Ekraf Dukung Garuda Finishers Perkuat Ekonomi Kreatif dan Industri Olahraga
Perbedaan Proses Penahanan Mantan Jampidsus Disorot, Praktisi Pertanyakan Konsistensi SOP Kejaksaan
Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik
​PFII Solusi Krisis Fiskal Daerah: Dr. Agus Syabarrudin Ajak SMSI dan BPD Kawal Transformasi Pembiayaan Daerah
Memasuki Pekan Ketiga Gerakan Langit Biru, AHY Dorong Komitmen Kader Demokrat Jaga Kelestarian Lingkungan
Kasus Perdagangan Anak: Faisal Haris Nasution Laporkan Pelaku ke Polda Metro Jaya
KP-MBG Laporkan Dugaan Maladministrasi Penanganan Kasus Kecelakaan Kerja Head of Chef MBG ke Ombudsman RI

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 13:29 WIB

Sidang Praperadilan Refill Gas Portable Digelar, Pemohon Bacakan Permohonan di PN Jakarta Utara

Minggu, 26 Juli 2026 - 11:24 WIB

Menteri Ekraf Dukung Garuda Finishers Perkuat Ekonomi Kreatif dan Industri Olahraga

Sabtu, 25 Juli 2026 - 11:46 WIB

Perbedaan Proses Penahanan Mantan Jampidsus Disorot, Praktisi Pertanyakan Konsistensi SOP Kejaksaan

Sabtu, 25 Juli 2026 - 10:50 WIB

Polisi Masa Depan yang Dipercaya Publik

Jumat, 24 Juli 2026 - 20:00 WIB

​PFII Solusi Krisis Fiskal Daerah: Dr. Agus Syabarrudin Ajak SMSI dan BPD Kawal Transformasi Pembiayaan Daerah

Berita Terbaru