JOGJAOKE.COM, Jakarta – Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa, nama Dr. (HC).dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, A.Ak. dikenal sebagai sosok perempuan tangguh yang menembus batas stigma masa lalu dan konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.
Lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959, Ribka tumbuh dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya, Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro, adalah pengusaha sekaligus aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI) keturunan Kasunanan Surakarta (Pakubuwono). Sedangkan ibunya, Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati, berasal dari garis Kraton Yogyakarta.
“Masa kecil saya sebenarnya bergelimang kemewahan. Tapi semuanya berubah seketika setelah peristiwa 1965,” ujarnya Jum’at, (24/10/2025).
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik hidupnya. Sang ayah menghilang tanpa kabar, sementara ibunya ditangkap aparat. Dalam usia belia, Ribka menyaksikan bagaimana kekuasaan dapat merenggut segalanya keluarga, harta, bahkan kehormatan.
“Dari sanalah saya belajar arti perjuangan dan empati. Hidup ini harus digunakan untuk membela yang lemah,” lanjutnya dengan nada tegas.
Meski menyandang stigma sebagai “anak eks-PKI”, Ribka tak menyerah. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan melanjutkan studi di Universitas Indonesia (UI). Gelar dokter baginya bukan sekadar prestasi akademik, tetapi juga alat perjuangan.
“Saya jadi dokter supaya bisa bantu rakyat kecil. Karena saya tahu rasanya ditindas dan disisihkan,” tandasnya.
Perjalanan politik Ribka dimulai saat ia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sejak 2004, ia dipercaya duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mewakili daerah pemilihan Jawa Barat III dan IV (Kabupaten dan Kota Sukabumi).
Puncak pengabdiannya terjadi pada periode 2009–2014, saat ia menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Dengan gaya bicara lugas dan berani, Ribka dikenal sebagai “dokter rakyat”.
“Kalau saya bicara keras, bukan karena benci, tapi karena saya cinta rakyat. Jangan sampai kebijakan negara malah menyengsarakan mereka,” lugasnya.
Namun langkahnya tak selalu mulus. Ia sempat terseret kontroversi akibat hilangnya Ayat (2) Pasal 113 dalam RUU Kesehatan tahun 2009, yang membuat Badan Kehormatan DPR melarangnya memimpin rapat. Isu tersebut bahkan sempat menghambat namanya yang kala itu digadang-gadang menjadi calon Menteri Kesehatan Kabinet Joko Widodo–Jusuf Kalla.
Menanggapi hal itu, Ribka memilih tenang. “Dalam politik, badai pasti datang. Tapi kalau niat kita tulus untuk rakyat, tak perlu takut diterpa,” ujarnya mantap.
Meski diterpa berbagai cobaan politik, Ribka tetap berdiri tegak. Hingga 2024, ia tercatat sebagai salah satu politisi perempuan paling konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat bawah.
“Selama napas masih ada, saya akan tetap bicara untuk rakyat kecil. Karena dari mereka saya belajar arti hidup dan keberanian,” pungkasnya.
Lebih dari sekadar dokter dan politisi, Ribka Tjiptaning menjadi simbol keteguhan hati dan keberanian perempuan Indonesia. Dari abu kehancuran masa lalu, ia menyalakan api perjuangan yang tak pernah padam.
( Yuyi Rohmatunisa)
