Oleh : Ahmad Bahij Kurniawan (Jurnalis jogjaoke.com )
JOGJAOKE.COM, Demokrasi lahir untuk menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menentukan arah bangsa melalui suara dan partisipasi politik.
Namun, cita-cita luhur itu perlahan memudar ketika kekuasaan semakin dikendalikan oleh kekuatan uang.
Hari ini, demokrasi sering kali tidak lagi ditentukan oleh gagasan terbaik, melainkan oleh siapa yang memiliki modal terbesar.
Politik berubah menjadi arena transaksi, tempat jabatan diperebutkan dengan biaya tinggi dan kepentingan rakyat kerap dikorbankan demi kepentingan segelintir elite.
Ketika uang menjadi penentu kemenangan, kesempatan masyarakat biasa untuk berkompetisi semakin sempit.
Banyak tokoh yang memiliki integritas, pengalaman, dan kepedulian gagal tampil karena tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk bersaing dalam sistem politik yang mahal.
Rakyat tetap menjadi sasaran utama saat kampanye berlangsung. Mereka disapa, dijanjikan perubahan, dan diyakinkan bahwa kehidupan akan menjadi lebih baik. Namun setelah kekuasaan diraih, suara rakyat perlahan menghilang dari ruang-ruang pengambilan keputusan.
Lebih memprihatinkan lagi, kebijakan publik sering kali lebih cepat merespons kepentingan pemilik modal dibandingkan kebutuhan masyarakat kecil. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan kesejahteraan masih menjadi perjuangan panjang bagi banyak warga yang hidup dalam keterbatasan.
Kondisi tersebut melahirkan ketimpangan yang semakin lebar. Orang kaya memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan, sementara rakyat kecil hanya menjadi penonton yang menyaksikan arah kebijakan ditentukan tanpa benar-benar melibatkan aspirasi mereka secara bermakna.
Demokrasi yang sehat seharusnya menjamin bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. Kekuasaan tidak boleh dibeli, dipengaruhi, atau dikendalikan oleh kepentingan ekonomi tertentu.
Negara harus berdiri di atas kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya melayani mereka yang memiliki modal besar.
Masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas demokrasi.
Menolak politik uang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memilih pemimpin berdasarkan integritas dan rekam jejak merupakan langkah nyata agar demokrasi tidak kehilangan maknanya.
Para penyelenggara negara, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan harus membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Demokrasi hanya akan dipercaya jika setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa dibatasi oleh kekuatan ekonomi.
”Demokrasi Dijual, Rakyat Ditinggal” bukan sekadar slogan, melainkan peringatan bahwa demokrasi akan kehilangan jiwanya jika kebebasan dan kekuasaan hanya menjadi milik orang kaya.
Demokrasi harus kembali menjadi rumah bersama, tempat setiap suara dihargai, setiap hak dilindungi, dan setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan masa depan bangsa.(*)
