JOGJAOKE.COM, Sleman – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di DIY memasuki fase penguatan.
Polda DIY menginisiasi diskusi panel untuk memastikan keamanan pangan tak sekadar jargon. Langkah ini sekaligus menjawab kekhawatiran publik terhadap potensi keracunan makanan dan lemahnya distribusi.
Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra menegaskan kolaborasi menjadi kunci.
“Program ini sangat baik dan berkelanjutan. Tetapi karena modelnya baru, tentu masih ada kekurangan yang harus kita benahi bersama,” ujarnya Kamis (12/2/2026).
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh unsur—kesehatan, pendidikan, hingga pemerintah kabupaten dan kota—menyamakan persepsi.
“Perbaikan harus konsisten. Kita tidak boleh lengah,” katanya.
Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi membeberkan tantangan teknis di lapangan.
Ia menyoroti pemahaman OSS dan SLHS yang masih baru bagi penyedia SPPG.
“Penjamah makanan adalah garda terdepan dalam pengolahan pangan. Mereka harus memiliki sertifikat keamanan pangan agar pengolahan sesuai standar higiene sanitasi,” tegasnya.
Sertifikasi ini, lanjut dia, difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui sistem daring.
Data menunjukkan perbaikan signifikan. Jika pada 2025 tercatat 23 kasus kecurigaan keracunan makanan, maka tahun ini hanya tiga kasus.
“Semoga tidak bertambah. Artinya, standar yang kita terapkan berjalan efektif,” ujar Anung.
Ia menambahkan, Pemda DIY telah membentuk satgas percepatan di tiap bidang untuk mempercepat penerbitan SLHS di kabupaten dan kota.
Adapun Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo mengapresiasi langkah Polda DIY.
“MBG adalah hak anak Indonesia. Kita wajib menjaganya dengan sistem yang presisi,” katanya.
Ia menjelaskan, dengan penambahan jumlah SPPG ke depan, setiap unit akan melayani lebih sedikit penerima manfaat.
Dengan demikian, proses produksi lebih terkendali, distribusi lebih tertata, dan risiko keamanan pangan semakin ditekan.
(waw)
