JOGJAOKE.COM, Bekasi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus tata kelola baru bernegara. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Prinsip efisiensi ini bukan hanya sekadar soal kita supaya tidak tergantung kepada pasokan BBM internasional, tetapi juga ada transformasi budaya kerja baru, ada kultur kerja yang baru, semuanya terbiasa gitu dan arahnya ke sana,” ujarnya saat kegiatan peninjauan langsung pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).
Bima turut mengapresiasi kesiapan sistem Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN di Kota Bekasi. Ia pun meminta Pemkot Bekasi segera menghitung besaran efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah. Ia juga memastikan bahwa kondisi APBN serta ketersediaan BBM nasional tetap aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika Selat Hormuz relatif rendah.
“Bagi presiden, bagi pemerintah saat ini, keberpihakan kepada warga terutama kelas menengah ke bawah itu sangat penting untuk dijaga,” tegasnya.
Menanggapi potensi gangguan pelayanan publik, Bima memastikan layanan esensial tetap berjalan optimal. Sejumlah sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh. Sementara itu, layanan di kecamatan, kelurahan, dan perizinan tetap berjalan dengan pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.
Untuk menjaga kedisiplinan ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan ketat melalui pelaporan kinerja digital serta pemantauan lokasi. Sanksi akan diberikan bagi ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.
Selain itu, Bima juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong ASN menggunakan transportasi umum dan sepeda. Ke depan, ia berharap pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat semakin diperluas guna mendukung efisiensi energi nasional secara lebih signifikan.
“Sebetulnya kalau skema kendaraan listrik ini juga fokus ke transportasi publik, akan jauh lebih signifikan dampaknya, dan itulah yang kemarin sebetulnya mulai diinisiasi oleh Presiden,” pungkasnya.(LSI)
Sumber : Puspen Kemendagri
