JOGJAOKE.COM, Kendari – Ungkapan “negara hadir untuk rakyat” perlu diwujudkan melalui langkah yang konkret. Karena itu, pemerintah sebagai representasi negara harus hadir langsung di tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka secara nyata. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dan peran negara dalam kehidupan sehari-hari.
“Di sinilah kita ingin merubah cara berpikir kita agar masyarakat yang betul-betul mengharapkan tangan dari pemerintah itu betul-betul mereka menemukan tangan itu,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat meninjau lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (29/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, kunjungannya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan berjalan optimal dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 alokasi bantuan perumahan di Sulawesi Tenggara meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2025 bantuan hanya menyasar 1.129 unit rumah, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 8.973 unit rumah. Setiap unit mendapatkan bantuan peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta.
Sementara itu, khusus di Kota Kendari, pemerintah menargetkan rehabilitasi sebanyak 548 unit rumah bagi masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan.
Menurut Mendagri, program bedah rumah dan pembangunan perumahan tersebut merupakan salah satu langkah berskala besar yang belum pernah ditemuinya selama menjabat sebagai Mendagri.
“Sepertinya selama saya jadi Mendagri, baru kali ini ada program yang betul-betul besar untuk membantu rakyat yang rumahnya tidak layak, termasuk juga membangun perumahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mendagri mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto serta langkah Menteri PKP yang kerap turun langsung meninjau kawasan permukiman masyarakat kurang mampu. Ia berharap program bantuan perumahan tersebut dapat terus berlanjut dan diperluas pada tahun-tahun mendatang guna mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
“Kita doakan saja tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya program ini berlanjut dan bertambah terus supaya masalah yang ada, yang kita sebut dengan backlog, masalah yang ada baik orang yang tidak punya rumah maupun tidak layak huni ini makin lama makin berkurang,” pungkasnya.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
