Langkah pengendalian inflasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput
JOGJAOKE.COM, Sleman — Pemerintah Kota Yogyakarta akan memperluas program Kios Segoro Amarto hingga ke tingkat kelurahan mulai tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi sekaligus upaya mendekatkan akses pangan berharga terjangkau kepada masyarakat.
Selama ini, Kios Segoro Amarto yang dikelola Pemkot Yogyakarta ditempatkan di sejumlah pasar rakyat sebagai rujukan harga bagi pedagang dan alat kendali stabilitas harga pangan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menegaskan, pengembangan kios hingga ke kelurahan ditujukan agar masyarakat bisa lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Rencana kami, Kios Segoro Amarto tidak hanya di pasar, tetapi juga di masing-masing kelurahan,” ujar Hasto dalam Rapat Koordinasi Daerah dan High Level Meeting (HLM) TPID se-DIY, di Hotel Royal Ambarrukmo, Sleman, Selasa (11/11/2025).
Menurut Hasto, Pemkot telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengalokasikan anggaran pengembangan kios pada tahun 2026. Tahap awal akan dimulai di 14 titik kemantren, sebelum diperluas ke seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta.
Selain berfungsi menjaga stabilitas harga, kios di tingkat kelurahan juga diharapkan mampu memberdayakan pelaku usaha kecil. Hasto menyebut, Kios Segoro Amarto dapat dikelola oleh pedagang menengah bawah, koperasi kelurahan, atau bahkan diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih.
“Kios ini bersubsidi, jadi masyarakat bisa membeli dengan harga sesuai HET, tetapi pedagang tetap mendapat margin keuntungan,” jelas Hasto.
Waspadai Tekanan Inflasi Akhir Tahun
Dalam forum yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap potensi kenaikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Meskipun inflasi tahunan DIY masih dalam sasaran nasional, lonjakan permintaan dan penurunan pasokan pascapanen dapat menekan daya beli masyarakat.
“Kita ingin inflasi terkendali dengan cara yang berkeadilan — harga stabil di pasar, namun petani tetap sejahtera,” kata Sultan.
Sultan mendorong penguatan ekosistem kolaboratif antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, termasuk memperkuat peran BUMD dalam menjaga pasokan pangan, memperluas akses kredit pertanian, serta mempercepat hilirisasi dan diversifikasi komoditas pangan.
Inflasi DIY Terkendali
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, melaporkan bahwa inflasi DIY pada Oktober 2025 tercatat 2,90 persen (yoy) dengan inflasi bulanan sebesar 0,42 persen. Penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan, biaya pendidikan tinggi, dan telur ayam ras.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi peningkatan tekanan harga pada akhir tahun. BI mendorong penguatan pemantauan pasokan pangan, peran BUMD sebagai offtaker, kelancaran distribusi komoditas, serta komunikasi publik yang efektif untuk menekan gejolak harga.
Langkah pengembangan Kios Segoro Amarto hingga ke kelurahan diharapkan menjadi salah satu solusi konkret Pemkot Yogyakarta dalam menjaga keseimbangan harga, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. (ihd)
