Pemerintah Pastikan Pendidikan dan Layanan Dasar di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Kembali Normal

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa proses belajar mengajar di tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah kembali berjalan 100 persen seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Berdasarkan laporan Satgas, saat ini 100 persen kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berlangsung. Meski demikian, sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena menyangkut keberlanjutan pembelajaran generasi muda di daerah terdampak.

Selain sektor pendidikan, Tito juga memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain itu, Tito juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan di ketiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal. Dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, yang sebelumnya 9 sempat berhenti beroperasi, saat ini seluruhnya telah kembali melayani masyarakat. Sementara dari 867 puskesmas terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal dan 2 masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatera Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil. Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut guna mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.(Ls)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri: Pengendalian Harga Pangan Penting untuk Menahan Laju Inflasi Nasional
Mendagri Tito Karnavian : Sinergi Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi di Daerah Pascabencana
Rakor Pascabencana Sumatera, Mendagri Fokuskan Validasi Data Bantuan Masyarakat
Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Pemda dalam Pengendalian Tembakau pada APCAT Summit 2026
Kemendagri Pantau Ketat Rehabilitasi Pascabencana Sumatera melalui Posko Terpadu
Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana di Sumatera Tunjukkan Kemajuan Nyata
Wamendagri Bima Arya Ungkap Tiga Agenda Strategis Utama Menyongsong APCAT Summit 2026
Pascalongsor Bandung Barat, Mendagri Tito Karnavian Minta Relokasi Warga dan Penataan Kawasan Rawan Bencana

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 14:51 WIB

Mendagri: Pengendalian Harga Pangan Penting untuk Menahan Laju Inflasi Nasional

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:53 WIB

Mendagri Tito Karnavian : Sinergi Pemerintah Berhasil Kendalikan Inflasi di Daerah Pascabencana

Senin, 26 Januari 2026 - 20:52 WIB

Rakor Pascabencana Sumatera, Mendagri Fokuskan Validasi Data Bantuan Masyarakat

Senin, 26 Januari 2026 - 20:46 WIB

Wamendagri Bima Arya Tekankan Peran Pemda dalam Pengendalian Tembakau pada APCAT Summit 2026

Senin, 26 Januari 2026 - 20:26 WIB

Kemendagri Pantau Ketat Rehabilitasi Pascabencana Sumatera melalui Posko Terpadu

Berita Terbaru

Banten

Penghormatan Resmi untuk Ketua PT Banten yang Purna Tugas

Selasa, 27 Jan 2026 - 23:14 WIB