JOGJAOKE.COM, OKI – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus diperkuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru turun langsung ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) untuk memantau kondisi karhutla sekaligus menggali akar persoalan dan mencari solusi penanggulangannya bersama para camat dan kepala desa di wilayah rawan karhutla.
Kegiatan tersebut diawali dengan patroli udara untuk memantau kondisi karhutla di sejumlah wilayah OKI, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla bersama para kepala desa dan camat dari wilayah yang menjadi titik rawan karhutla di Balai Desa Sungai Bungin II, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten OKI, Minggu (4/10/2026) sore.
Selain para kepala desa dari lima kecamatan, pertemuan tersebut juga melibatkan para camat, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), Karang Taruna, unsur TNI/Polri, serta perusahaan pemegang izin perkebunan dan kehutanan.
Herman Deru mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kekuatan yang terlibat dalam penanganan karhutla tetap memiliki semangat dan stamina yang terjaga, mengingat kondisi kemarau yang cukup panjang.
“Keberadaan kami di sini agar kita tetap dalam semangat yang sama. Kita ingin melihat stamina sahabat kita, Manggala Agni, BPBD provinsi dan kabupaten, relawan yang terbentuk di desa, kecamatan dan kabupaten, termasuk aksi yang dilakukan para pemegang izin perkebunan dan kehutanan,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan tingkat kekeringan yang perlu diwaspadai. Sejumlah wilayah bahkan telah mengalami kekeringan selama berbulan-bulan sehingga kondisi rawa dan vegetasi semakin kering.
Herman Deru menyebutkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya, termasuk melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hingga Minggu sebelumnya, OMC telah dilakukan sebanyak 66 kali dan menghasilkan hujan di sejumlah wilayah, meskipun belum merata di lima kecamatan yang menjadi lokasi rawan karhutla di OKI.
“Alam semakin kering, daun semakin kering. Saya saksikan langsung, rawa pun ada yang tidak berair. Ini tentu sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Ia menegaskan, upaya modifikasi cuaca akan terus dilakukan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kemarau panjang. Untuk pelaksanaan OMC, pemerintah telah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp12 miliar dan mendekati Rp15 miliar, termasuk untuk kebutuhan avtur dan bahan yang digunakan dalam proses modifikasi cuaca.
“Tidak masalah. Pilot pun mempertaruhkan nyawa untuk mencari bibit hujan. Ini semua ikhtiar kita,” tegasnya.
Herman Deru juga menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya tugas pasukan pemadam di lapangan. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki peran penting untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan yang ada, baik pasukan darat maupun dukungan dari udara.
“Kalau ada yang mengatakan gubernur dan bupati tidak bekerja karena tidak memegang selang, memang pekerjaan gubernur dan bupati bukan memegang selang. Pekerjaannya adalah mengintegrasikan semua kekuatan. Kita berupaya dengan pasukan darat dan udara. Satu lagi, satgas doa,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 12 ribu personel telah terlibat dalam satgas penanganan karhutla, di luar unsur masyarakat yang turut digerakkan di tingkat desa. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat yang terdata melalui BPBD untuk ikut membantu penanganan di lapangan dengan dukungan insentif harian.
Herman Deru: Kepala Desa Paling Memahami Karakter Wilayah
Herman Deru mengatakan, dirinya sengaja mengumpulkan para kepala desa karena mereka merupakan pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sekaligus pihak yang paling memahami karakter wilayah masing-masing.
“Kalian putra daerah di sini, tahu cerita panjang bagaimana titik api terjadi di sini. Mungkin yang paling kompeten untuk menjadi panglima pemadaman ini adalah kepala desa di sini,” katanya.
Ia menyebutkan, persoalan karhutla harus dibedah hingga ke tingkat desa. Selain bagaimana memadamkan api, pemerintah perlu menemukan akar penyebab sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar kejadian serupa dapat dikurangi pada masa mendatang.
“Apa yang kita inginkan sekarang ada dua. Bagaimana kita kurangi atau hilangkan titik api dan bagaimana mencegahnya ke depan. Karena itu kita perlu berdiskusi,” jelasnya.
Herman Deru juga menyoroti dugaan bahwa sebagian besar karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan penanganan tidak cukup hanya dengan pemadaman, tetapi juga perlu memahami aktivitas masyarakat dan pengelolaan lahan di masing-masing desa.
“Pertemuan ini untuk membedah tanggung jawab. Siapa tahu ada solusi yang berbeda antar desa. Yang terpenting kepedulian kita dulu. Kita diskusikan dan tumpahkan semua apa penyebabnya dan rumus apa untuk menyelesaikan ini,” katanya.
Ia berharap keterlibatan seluruh pihak dapat menekan kejadian karhutla sekaligus menjaga citra OKI dan Sumsel agar tidak terus dikaitkan dengan persoalan asap akibat karhutla.
Kades Jadi Ujung Tombak Pencegahan Karhutla
Bupati OKI Muchendi Mahzarekki mengatakan, pertemuan tersebut sengaja menghadirkan para kepala desa dari wilayah prioritas karhutla. Dari 101 desa yang diundang, sekitar 80 kepala desa hadir bersama camat, Manggala Agni, MPA, Karang Taruna, dan perwakilan perusahaan.
Menurut Muchendi, lima kecamatan tersebut sejak awal telah ditetapkan sebagai wilayah rawan dan menjadi prioritas penanganan. Pemerintah Kabupaten OKI juga telah memetakan 107 desa yang memiliki tingkat kerawanan karhutla.
“Per hari ini yang tertinggi ada di Desa Sungai Bungin, kemudian Jungkal, Sungai Ceper, Cengal, dan Pangkalan Lampam. Di sini banyak masyarakat yang terdampak,” ujar Muchendi.
Ia mengatakan, masyarakat di Desa Sungai Bungin telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) yang mendapat dukungan dari perusahaan. Selain itu, sebanyak 730 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Manggala Agni dikerahkan dan dikoordinasikan dengan unsur perusahaan sebanyak 176 personel.
Penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat juga dilakukan. Puskesmas telah diarahkan untuk memberikan vitamin kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk anak-anak SD dan SMP serta lansia, sekaligus membagikan masker.
“Kami terus berusaha dan berjuang dengan semua pihak,” kata Muchendi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala desa juga menyampaikan usulan penanganan berbasis kondisi lokal. Kepala Desa Tulung Selapan, misalnya, mengusulkan peningkatan kemampuan masyarakat menggunakan drone untuk melakukan patroli wilayah, terutama karena luasnya wilayah yang harus dipantau.
Menanggapi hal itu, Herman Deru mengatakan pemantauan titik panas kini dapat dilakukan lebih cepat melalui teknologi. Pemerintah desa tidak harus selalu menunggu informasi dari pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten.
“Tidak harus tahu dari Jakarta. Dari HP kita bisa unduh aplikasi. Jadi kita bisa tahu. Tinggal bagaimana kita menjangkaunya,” jelas Herman Deru.
Sementara itu, Kepala Desa Jermun menyampaikan bahwa desanya telah memiliki peraturan desa (perdes) terkait pencegahan karhutla dengan melibatkan MPA dan mengatur sanksi melalui hukum adat.
Herman Deru mengapresiasi langkah tersebut dan meminta agar perdes tersebut dapat dipelajari untuk kemungkinan diterapkan di daerah lain. Perdes yang telah dibuat sejak 2017 tersebut dinilai telah memuat sanksi sekaligus solusi dalam upaya mencegah kebakaran lahan.
Sementara itu, Kepala Desa Ulak Piangguk, Kecamatan Pampangan, Dody, mengusulkan pembangunan rawa dan sumur bor di kawasan persawahan serta dukungan cetak sawah rakyat. Ia juga mengusulkan agar perusahaan membantu menyediakan alat berat sehingga masyarakat tidak perlu membuka lahan dengan cara membakar.
Berbagai usulan tersebut, menurut Herman Deru, menjadi bagian penting dalam merumuskan pola penanganan karhutla yang tidak hanya bersifat reaktif ketika api sudah muncul, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang sesuai dengan karakter masing-masing desa.
“Kita datang ke lima kecamatan ini untuk berdiskusi dengan para kepala desa. Saya pikir kalau semuanya kita respons bersama, minimal kita bisa mengurangi karhutla,” pungkasnya.
Tampak hadir mendampingi Gubernur Herman Deru, Asisten I Pemprov Sumsel Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Apriyadi, Kalaksa BPBD Provinsi Sumsel Iqbal Alisyahbana, dan Bupati OKI Muchendi Mahzarekki. (gla)
Sumber : Adpim Sumsel
