Mendagri Tito Karnavian Tekankan Sinergi Kemendagri dengan Pemda untuk Program Presiden Prabowo

Selasa, 19 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan berperan penting dalam mengawal berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengingat program tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah (Pemda) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kemendagri.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan Kemendagri bertajuk “Kemendagri Berbakti untuk Negeri”. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

“Peran Kemendagri menjadi sangat-sangat penting, hampir di semua program tersebut. Karena apa? Karena Kemendagri terutama dalam peran sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Karena semua program ini pasti terkait dengan pemerintahan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mendagri menerangkan berbagai upaya yang telah dilakukan Kemendagri dalam menyukseskan program prioritas nasional, salah satunya program penyediaan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Salah satu langkah mendukung penyediaan tiga juta rumah tersebut yakni dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. SKB tersebut mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. SKB ini kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh Pemda melalui penerbitan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Peran Kementerian Dalam Negeri menjadi sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam rangka untuk mendukung program Presiden. Dan juga untuk secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Mendagri juga menjelaskan peran Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, Kemendagri diminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dukungan ini terutama terkait dengan koordinasi Pemda di wilayah tersebut agar memberikan dukungan secara optimal.

“Ada program-program lain, saya kira banyak sekali, program Sekolah Rakyat, program untuk masyarakat, anak-anak yang kurang mampu, dalam bentuk boarding school, kemudian program Sekolah Unggulan Garuda. Ini yang kita kerjakan untuk membantu semua,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mencontohkan keterlibatan Kemendagri dalam mendukung terwujudnya e-government atau pemerintahan berbasis digital. Program ini melibatkan Kemendagri baik melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), maupun komponen Kemendagri lainnya.

Keterlibatan Kemendagri juga mencakup upaya pengendalian inflasi daerah. Kemendagri rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah setiap minggu yang melibatkan kementerian dan lembaga serta diikuti Pemda. Tak jarang, Kemendagri juga menerjunkan tim ke daerah yang angka inflasinya dinilai tinggi.

“Sekarang kita juga akan berkontribusi di pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan angka-pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat tergantung dari angka lokal,” jelasnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

‎KCIC Siapkan 62 Perjalanan WHOOSH, Penumpang Nataru Melonjak
Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan
Kabandung Bangkit Antarkan Kabupaten Bandung Raih Tiga Besar I-SIM 2026
Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil
Pastikan Warga Tahu Hasil Pembangunan, Kemendagri Minta Pemda Perkuat Publikasi
Jadikan Birokrasi Ujung Tombak Pembangunan, Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Pamong Praja Sukseskan Program Nasional
Dorong Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Ribka Haluk Fokus Perkuat Tata Kelola Produk Hukum Daerah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:36 WIB

‎KCIC Siapkan 62 Perjalanan WHOOSH, Penumpang Nataru Melonjak

Kamis, 19 November 2026 - 11:51 WIB

Pastikan Anggaran Tepat Sasaran, Sekjen Kemendagri Dorong Forsesdasi Optimalkan Belanja Layanan Dasar Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan

Kamis, 19 November 2026 - 10:18 WIB

Kabandung Bangkit Antarkan Kabupaten Bandung Raih Tiga Besar I-SIM 2026

Kamis, 19 November 2026 - 09:01 WIB

Dorong Pemanfaatan Dana TKD Secara Optimal, Satgas PRR Sumatera Percepat Penanganan Jembatan Amblas Aceh Singkil

Berita Terbaru

Yogyakarta

KAI Daop 6 Ajak Jurnalis Rasakan Integrasi Transportasi Modern

Kamis, 19 Nov 2026 - 15:29 WIB