JOGJAOKE.COM, Nabire – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Tengah melalui dukungan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja dalam kegiatan Peninjauan Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Menurut Ribka, percepatan pembangunan DOB merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran wilayah di Papua guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan.
“Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan, pemerintah terus mengawal implementasi kebijakan pembentukan DOB di Papua agar berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dari sisi kelembagaan, berbagai perangkat pemerintahan telah terbentuk dan berjalan. Namun, pembangunan infrastruktur pemerintahan masih menjadi salah satu fokus yang perlu terus dipercepat.
“Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” katanya.
Ribka menegaskan, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat diperlukan mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur di DOB cukup besar, sementara kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, Kemendagri terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana.
Selain mendorong dukungan pembiayaan, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah percepatan pembangunan di DOB. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan infrastruktur pemerintahan, jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya dapat terpenuhi sehingga pelayanan publik kepada masyarakat semakin optimal.
Melalui berbagai langkah tersebut, lanjut Ribka, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua.(lsi)
Sumber : Puspen Kemendagri
