Mendagri Tito Karnavian Soroti Tingginya Rumah Tidak Layak Huni di Papua

Senin, 22 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jayapura – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak [22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah],” ujar Mendagri.

Mendagri menjelaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan pihak terkait lainnya berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.

Saat meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang layak mendapatkan bantuan BSPS. Kondisi rumah mengalami kerusakan berat yang ditandai dengan dinding lapuk, fondasi yang kurang kokoh, serta atap yang kerap bocor saat hujan.

Menurut Mendagri, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi salah satu alasan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap program tersebut.

“Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai,” sambung Mendagri.

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah.

“Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah [mari kepala daerah untuk] dukung penuh,” tandasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Dorong Program Presiden, Mendagri Tito Karnavian Gandeng Swasta Percepat Penanganan Perumahan di Papua
Dampingi Wapres Gibran, Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Penguatan Hilirisasi Kakao di Papua Barat
Pelopor Kemerdekaan Pers, Menteri Ekraf Dukung Pers Perkuat Pertumbuhan Ekraf
Lindungi Ketahanan Pangan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Keluarkan SEB
Mendagri Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan 3 Juta Rumah melalui SKB dengan Menteri PKP
Integrasi Data Kependudukan Jadi Fondasi Ketahanan Nasional di Tengah Gejolak Global
Mendagri Dorong Pemerataan Hunian Layak Melalui Program Bedah Rumah
AHY kepada Praja IPDN: Hard Work Beats Talent

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 00:20 WIB

Dorong Program Presiden, Mendagri Tito Karnavian Gandeng Swasta Percepat Penanganan Perumahan di Papua

Minggu, 21 Juni 2026 - 12:45 WIB

Dampingi Wapres Gibran, Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Penguatan Hilirisasi Kakao di Papua Barat

Sabtu, 20 Juni 2026 - 07:59 WIB

Pelopor Kemerdekaan Pers, Menteri Ekraf Dukung Pers Perkuat Pertumbuhan Ekraf

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:54 WIB

Lindungi Ketahanan Pangan, Mendagri dan Menteri ATR/BPN Keluarkan SEB

Jumat, 19 Juni 2026 - 20:49 WIB

Mendagri Tegaskan Komitmen Percepat Pembangunan 3 Juta Rumah melalui SKB dengan Menteri PKP

Berita Terbaru