Mendagri Tinjau Pasar Induk Rau dan Bulog Serang, Pastikan Stok dan Harga Pangan Terkendali

Rabu, 20 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Serang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memantau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). Pemantauan dilakukan di Pasar Induk Rau, salah satu minimarket, dan Kantor Bulog Cabang Serang.

Dari hasil pengecekan di sejumlah kios pedagang, Mendagri menyampaikan harga beras terpantau stabil berkat intervensi Bulog melalui beras SPHP. “Kemudian harga beras juga relatif stabil. Tapi tadi mereka menyampaikan, ini salah satu yang membuat angka itu menjadi stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” ujarnya.

Ia menambahkan, harga beras SPHP yang dijual di kios pedagang lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Berdasarkan informasi dari pedagang, paket 5 kilogram beras SPHP dijual Rp60.000, sehingga per kilogramnya berada di angka Rp12.000. “Ini yang membuat harganya stabil. Jadi saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan dengan Bulog,” ujarnya.

Selain beras, Mendagri bersama rombongan juga mengecek harga komoditas lainnya. “Harga bawang merah tadi relatif stabil. Ada yang Rp30.000, ada Rp35.000. Stabil, dulu pernah sampai Rp60.000, Rp70.000. Kemudian kedua, cabai juga stabil di angka Rp35.000 rata-rata. [Cabai] merah keriting, cabai merah, cabai besar, cabai rawit Rp35.000. Dulu pernah Rp100.000,” jelasnya.

Mendagri menambahkan, harga daging ayam relatif stabil, sedangkan tomat justru mengalami penurunan harga menjadi Rp10.000 dari sebelumnya Rp20.000. Sementara minyak goreng diketahui harganya stabil, tetapi stok di pedagang dinilai masih terbatas.

“Minyak goreng memang stabil. Tapi stoknya mereka, suplai kepada mereka, mereka kurang. Nanti akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Karena Kementerian Perdagangan yang mengatur masalah Minyakita,” terang Mendagri.

Lebih lanjut, ia menjelaskan alasan Provinsi Banten dipilih sebagai daerah pemantauan. Daerah ini dipilih karena lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Sementara pemantauan di daerah lain seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah timur juga akan dilakukan secara bergantian.

Mendagri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar ketersediaan beras benar-benar terjamin bagi masyarakat. Pemerintah bahkan menyiapkan pasokan sekitar 4 juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya diintervensikan secara bertahap ke pasar untuk menjaga harga tetap stabil.

Turut hadir dalam pemantauan tersebut Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura, Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Serang Budi Rustandi, serta pejabat terkait lainnya.(Nad)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Wujudkan Akses Jaminan Sosial Merata di Daerah
Kementan Catat Peningkatan Produksi Beras dan Jagung, Indonesia Tak Lagi Impor Beras Tahun Ini
Kemendagri Gelar Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan K/L dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025
Pemda Diminta Tindaklanjuti Perkada Soal Pembebasan BPHTB untuk Rumah Rakyat
Rakor KLHK: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Penanganan Sampah Nasional
Rakor Sinkronisasi Program 2025 Bahas Peran Daerah dalam Hilirisasi dan Ekonomi Biru
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97, Kemendagri Tekankan Pentingnya Tindakan Nyata dan Kejujuran
Bappenas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Potensi Daerah dalam Mendorong Ekonomi Regional

Berita Terkait

Rabu, 29 Oktober 2025 - 15:34 WIB

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Komitmen Wujudkan Akses Jaminan Sosial Merata di Daerah

Rabu, 29 Oktober 2025 - 15:18 WIB

Kementan Catat Peningkatan Produksi Beras dan Jagung, Indonesia Tak Lagi Impor Beras Tahun Ini

Rabu, 29 Oktober 2025 - 13:56 WIB

Kemendagri Gelar Rakor Sinkronisasi Program dan Kegiatan K/L dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:29 WIB

Pemda Diminta Tindaklanjuti Perkada Soal Pembebasan BPHTB untuk Rumah Rakyat

Selasa, 28 Oktober 2025 - 17:09 WIB

Rakor KLHK: Kolaborasi Pusat-Daerah Kunci Sukses Penanganan Sampah Nasional

Berita Terbaru