JOGJAOKE.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan oleh Bulog. Langkah ini penting dilakukan terutama bagi 214 daerah yang saat ini mengalami tren kenaikan harga beras.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Beras di 214 Pemerintah Daerah yang berlangsung secara virtual dari Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Mendagri mengatakan, beras merupakan salah satu komoditas utama yang memberi andil terhadap inflasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025. Ia menyebutkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu keempat Agustus 2025 bertambah menjadi 214 daerah, dari sebelumnya 200 daerah pada minggu ketiga Agustus 2025.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog akan menggelar operasi pasar lewat penyaluran beras SPHP dengan melibatkan Pemda. Mendagri menegaskan, pihaknya bakal memantau daerah mana saja yang mendukung penyaluran tersebut.
Sejalan dengan itu, Mendagri mengimbau 214 Pemda agar segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras SPHP. Ia juga menekankan pentingnya memastikan program tersebut menyasar masyarakat kurang mampu.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakini harga beras akan stabil bila operasi pasar dilakukan dengan baik dalam jangka waktu tertentu. “Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin [penurunan] harga akan terus menerus terjadi,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga Desember 2025. Ia juga telah mengerahkan seluruh jajaran Bulog di daerah untuk memantau sekaligus mengawal penyaluran beras SPHP di 214 kabupaten/kota.
“Jadi diharapkan nanti menyesuaikan gudang-gudang tetap melayani seluruh permintaan-permintaan ataupun PO-PO (Purchase Order) dari masing-masing wilayah, baik dari kabupaten/kota, bahkan sampai dengan kecamatan-kecamatan,” terangnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, serta diikuti pemerintah daerah dari 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
