JOGJAOKE.COM, Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (11/9/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menghadirkan berbagai layanan dalam satu tempat. Salah satunya yaitu gerai pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,” ujarnya.
Ia berharap seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan. “Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni. “Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” terangnya.
Maruarar berharap layanan ini semakin ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas. “Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” tandasnya.
Setelah dari MPP, Mendagri dan Menteri PKP meninjau rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Keduanya masuk langsung ke masing-masing rumah untuk melihat kondisinya. Ada lima rumah yang ditinjau dalam kesempatan tersebut, yang nantinya akan dilakukan renovasi. Program renovasi ini merupakan inisiatif Kementerian PKP dengan memanfaatkan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hunian MBR.(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
