JOGJAOKE.COM, YOGYAKARTA – Di tengah sorotan terhadap kenaikan harga pangan seiring kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan yang lebih mendasar justru masih membayangi sektor hulu pertanian. Mulai dari kesiapan produksi yang belum merata antar-komoditas, lemahnya posisi tawar petani, hingga keterbatasan arus kas pelaku usaha pangan lokal menjadi tantangan yang perlu segera dibenahi agar program berjalan secara berkelanjutan.
Dosen Program Studi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dinda Aslam Nurul Hida, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa kesiapan sektor pertanian nasional masih bersifat heterogen. Pada komoditas beras, misalnya, ketersediaan domestik relatif surplus dengan proyeksi produksi mencapai 38,6 juta ton dari total ketersediaan sebesar 47,1 juta ton. Namun demikian, harga eceran beras masih bertahan tinggi, yakni rata-rata Rp15.499 per kilogram, karena harga gabah di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah yang digunakan dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Tantangan yang lebih kompleks justru berada pada subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama kebutuhan protein dalam Program Makan Bergizi Gratis. Nilai Tukar Petani subsektor peternakan turun 1,85 persen pada Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya input, seperti pakan impor, berlangsung lebih cepat dibandingkan peningkatan harga jual. Struktur rantai pasok protein hewani kita masih memerlukan penguatan kapasitas agar penyerapan untuk MBG tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum,” ujar Dinda kepada Humas UMY, Jumat (17/7).
Di balik tantangan tersebut, Dinda menilai meningkatnya permintaan pangan melalui Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan petani. Menurutnya, petani skala kecil perlu dikonsolidasikan ke dalam koperasi, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan demikian, kontrak pasokan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dilakukan melalui skema forward contract yang memiliki kepastian hukum sekaligus meningkatkan posisi tawar petani.
“Tanpa penguatan kelembagaan tersebut, peningkatan permintaan dari Program Makan Bergizi Gratis berisiko lebih banyak dinikmati oleh pedagang perantara dibandingkan petani sebagai produsen utama,” jelasnya.
Selain petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan juga menghadapi tantangan tersendiri. Dinda menjelaskan bahwa hambatan utama bukan terletak pada besarnya permintaan, melainkan pada mekanisme pembayaran dalam pengadaan pemerintah yang mengharuskan mitra menyediakan modal terlebih dahulu.
“Skema pengadaan menuntut mitra melakukan pre-financing, yaitu membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja di awal, sementara pencairan pembayaran sering kali mengalami jeda waktu akibat proses birokrasi. Bagi UMKM yang memiliki modal kerja terbatas, kondisi ini dapat mengganggu likuiditas usaha. Karena itu, diperlukan skema pembayaran bertahap yang lebih cepat atau supply chain financing melalui perbankan daerah agar pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi tanpa menghadapi risiko kekurangan modal,” paparnya.
Untuk memperkuat keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, Dinda merekomendasikan tiga langkah strategis. Pertama, menyelaraskan regulasi harga acuan beras dengan kondisi harga gabah di lapangan. Kedua, membangun sistem pengadaan berbasis data spasial yang mengintegrasikan 25.082 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan peta potensi komoditas di setiap daerah. Ketiga, meningkatkan investasi pada sektor hulu melalui dukungan terhadap subsidi sarana produksi, pengembangan teknologi, serta penyediaan infrastruktur seperti cold storage.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkasnya. (lsi)
Sumber : humas umy
