JOGJAOKE.COM, Tokyo — Kekhawatiran terhadap ekspansi militer Jepang kembali menyeruak dalam seminar kelompok antipangkalan dari seluruh Prefektur Okinawa yang digelar di Tokyo, Jumat (14/11/2025). Lebih dari 230 peserta, di antaranya anggota parlemen, Majelis Prefektur Okinawa, serta perwakilan warga pulau-pulau barat daya, menggunakan forum tersebut untuk menyoroti tren militerisasi yang dinilai mengancam keselamatan masyarakat sipil dan menambah beban sejarah panjang Okinawa sebagai pusat pangkalan militer.
Isu yang diangkat bukanlah semata kebijakan pertahanan terbaru. Bagi Okinawa, ini berkait erat dengan pengalaman sejarah lebih dari tujuh dekade, sejak wilayah itu menjadi lokasi pertempuran paling mematikan dalam Perang Dunia II dan kemudian pangkalan utama Amerika Serikat (AS) di Asia Timur.
Jejak Historis yang Berat: Dari Perang Dunia II hingga Reversi 1972
Okinawa memiliki posisi strategis di jalur kepulauan Ryukyu yang membentang menuju Taiwan dan Laut China Timur. Posisi itu membawa konsekuensi besar pada 1945, ketika Pertempuran Okinawa, salah satu yang paling brutal di Pasifik, menewaskan lebih dari 100.000 warga sipil. Trauma kolektif itulah yang membentuk sikap masyarakat Okinawa terhadap perang dan kehadiran kekuatan militer hingga kini.
Setelah Jepang menyerah, AS mengambil alih administrasi Okinawa dan mulai membangun pangkalan militer dalam skala besar. Pada awal 1950-an, ribuan hektar lahan, termasuk lahan pertanian dan pemukiman, diambil alih untuk keperluan militer. Pendudukan itu berlangsung sampai reversion 1972, ketika Okinawa kembali ke Jepang. Namun pangkalan AS tetap bertahan dalam skala besar, menjadikan Okinawa menampung sekitar 70 persen fasilitas militer AS di Jepang, padahal wilayahnya hanya 0,6 persen dari total luas daratan Jepang.
Sejarah panjang itu membuat hubungan Okinawa dengan pangkalan militer bercorak unik: sebuah kombinasi antara beban struktural, ketergantungan ekonomi terbatas, dan penolakan sosial yang kuat.
Kritik pada Arah Kebijakan Keamanan Baru Jepang
Dalam seminar di Tokyo, Ketua Partai Sosial Demokrat Jepang, Mizuho Fukushima, mengkritik keras pernyataan PM Sanae Takaichi yang mengategorikan “kontingensi Taiwan” sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang. Fukushima menilai narasi tersebut tidak berdasar dan berpotensi mendorong Jepang ke arah militerisasi yang serba cepat.
“Kyushu, wilayah barat Jepang, dan akhirnya seluruh Jepang sedang diarahkan menjadi benteng militer. Kita harus mencegah perang, bukan mempersiapkan tanah kita untuk konflik,” ujar Fukushima.
Pandangan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat kemampuan serangan balasan (counterstrike capability), peningkatan anggaran pertahanan ke level terbesar sejak Perang Dunia II, serta percepatan pembangunan fasilitas militer di gugus Kepulauan Ryukyu.
Beban Berlapis bagi Okinawa
Mantan Wali Kota Ginowan sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, Yoichi Iha, menilai kebijakan pusat justru memperdalam luka sejarah Okinawa. Menurut dia, pemerintah “memicu situasi kritis” dengan menormalisasi ekspansi militer dan meningkatkan ketergantungan pada pangkalan AS.
Setelah beban sejarah Perang Dunia II dan pendudukan AS, kini Okinawa menghadapi gelombang baru penempatan unit Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) di pulau-pulau kecil seperti Miyako, Ishigaki, dan Yonaguni. Di wilayah-wilayah ini, radar baru, depot amunisi, dan fasilitas latihan telah dibangun atau tengah direncanakan.
Bagi banyak warga Okinawa, ini bukan sekadar proyek pembangunan. Ini merupakan rantai panjang dari sejarah yang terus berulang, di mana kepulauan mereka dijadikan zona buffer dalam dinamika geopolitik regional.
Pulau Kecil, Risiko Besar
Kekhawatiran ini ditegaskan Yukako Sonan, perwakilan warga Pulau Miyako. Ia menjelaskan bahwa fasilitas sipil dan instalasi militer kerap berada berdampingan, bahkan hanya dipisahkan oleh jalan sempit. Dalam skenario konflik, warga akan berada dalam risiko langsung.
“Sulit membedakan mana area militer dan mana yang bukan. Jika ketegangan meningkat, masyarakat sipil adalah pihak yang paling awal terkena dampaknya,” ujarnya.
Kondisi ini berbeda dengan daratan utama Jepang, yang memiliki ruang lebih luas dan infrastruktur pengamanan yang terpisah. Di pulau-pulau kecil Ryukyu, tumpang tindih ruang menjadi masalah krusial.
Dimensi Regional: Antara Taiwan dan Aliansi Jepang–AS
Kekhawatiran masyarakat Okinawa tak bisa dilepaskan dari konteks strategis yang lebih besar. Aliansi Jepang–AS semakin menitikberatkan kawasan Okinawa dan Laut China Timur sebagai titik kunci deteren terhadap kemungkinan eskalasi di Selat Taiwan. Di sisi lain, peningkatan aktivitas militer China di perairan sekitar Jepang turut memperketat dinamika keamanan.
Namun bagi masyarakat lokal, eskalasi geopolitik bukan alasan untuk memperbesar densitas militer. Sebaliknya, mereka memandang bahwa kehadiran militer yang masif justru dapat menjadikan Okinawa titik konflik pertama jika ketegangan regional meningkat.
Tuntutan Berulang: Hentikan Militarisasi, Utamakan Diplomasi
Forum di Tokyo kembali menyuarakan tuntutan lama masyarakat Okinawa: hentikan laju militerisasi, kurangi ketergantungan pada pangkalan AS, dan prioritaskan kebijakan diplomasi. Mereka menegaskan bahwa pengalaman sejarah Okinawa, dari tragedi Perang Dunia II hingga dampak jangka panjang kehadiran pangkalan, harus menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan arah keamanan nasional.
Seminar tersebut menegaskan satu pesan yang konsisten sejak puluhan tahun lalu: Okinawa tidak ingin kembali menjadi medan konflik. Pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menimbang strategi nasional, tetapi juga mendengar pengalaman historis dan aspirasi lokal yang selama ini terpinggirkan. (ihd)
