JOGJAOKE.COM, Jogja – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait polemik izin pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
“Saya yang memberikan izin saat masih menjabat Menko Marves di era Presiden Jokowi,” ujar Luhut dalam rilis resmi, Senin, 1 Desember 2025.
Ia menegaskan keputusan itu diambil untuk mendukung strategi hilirisasi nikel yang menjadi motor ekonomi nasional.
Menurut Luhut, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bersedia masuk sebagai investor besar di sektor hilir nikel.
“Kami butuh investasi, pasar, dan teknologi, dan hanya mereka yang siap menjawabnya,” kata Luhut.
Ia menyebut keputusan tersebut mendapat restu langsung dari Presiden Joko Widodo kala itu, setelah melalui kajian panjang dan pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Li Qiang.
Soal bandara IMIP, Luhut menampik anggapan bahwa fasilitas itu akan menjadi bandara internasional.
“Bandara ini hanya untuk penerbangan domestik. Ini praktik wajar untuk kawasan industri besar, seperti di Vietnam dan Thailand,” ucapnya.
Ia menegaskan tidak pernah ada upaya “negara dalam negara” ataupun fasilitas imigrasi khusus yang disiapkan untuk investor dari Tiongkok.
Luhut juga membantah tuduhan dirinya memiliki keterlibatan bisnis pribadi dalam proyek hilirisasi tersebut. Ia menegaskan seluruh keputusan diambil demi kepentingan nasional.
“Sejak 2021, saya minta perusahaan yang langgar aturan lingkungan ditindak tegas,” ujarnya.
Ia menolak narasi bahwa pemerintah terlalu berpihak pada Tiongkok. “Indonesia tidak berpihak pada siapa pun. Kita hanya berpihak pada kepentingan bangsa.”
Luhut menyebut keberhasilan hilirisasi membuat ekonomi Indonesia lebih kuat hingga hari ini.
Di era Presiden Prabowo Subianto, program itu bahkan diperluas ke sektor pertanian, herbal, dan hortikultura melalui TSTH2 di Humbang Hasundutan.
“Tanpa hilirisasi, kita hanya akan jadi penonton dalam pengelolaan kekayaan kita sendiri,” kata Luhut.
(waw)
