JOGJAOKE.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan tersebut membahas dukungan Kadin terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi, termasuk keterlibatannya dalam program prioritas pemerintah, seperti pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam kesempatan itu, Mendagri menegaskan peran strategis UMKM dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan, saat pandemi Covid-19 merebak, sektor UMKM mampu menopang pertumbuhan ekonomi di daerah agar tetap tumbuh positif.
“Covid memberi pelajaran salah satu poinnya bahwa UMKM adalah tulang punggung [perekonomian],” ujarnya.
Mendagri mencontohkan kondisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah pandemi berkat dukungan kuat dari sektor UMKM. Padahal, pada periode yang sama, banyak daerah lain justru ekonominya menurun bahkan minus.
Praktik tersebut menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM penting dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, kapasitas fiskal daerah nantinya tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena tak sedikit daerah yang sumber fiskalnya masih didominasi dana transfer pusat. Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) harus kreatif dalam meningkatkan PAD, salah satunya dengan mendukung kinerja UMKM.
Selain UMKM, Pemda juga perlu memanfaatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menggerakkan ekonomi lokal. Saat ini, Kemendagri tengah berupaya mengoptimalkan peran BUMD agar berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Pemberdayaan tersebut memerlukan dukungan dari banyak pihak, salah satunya Kadin yang jaringannya tersebar di berbagai daerah.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya kepemimpinan kepala daerah yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga mampu membaca peluang dan potensi sumber pendapatan daerah. Kebijakan kemudahan perizinan berusaha juga perlu diterapkan untuk menghidupkan ekosistem dunia usaha. Ia meyakini langkah tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Daerah yang maju adalah daerah yang swastanya hidup,” jelasnya.(Nad)
Sumber: Puspen Kemendagri
