JOGJAOKE.COM, Yogyakarta — Pemerintah Daerah DIY memperkuat koordinasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mendorong Koperasi Desa Merah Putih terlibat dalam penyediaan bahan pangan serta memastikan standar keamanan produksi di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa pengawasan keamanan pangan, kebersihan, serta sertifikasi SPPG terus ditingkatkan guna mencegah potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan. Selain itu, Pemda DIY mulai menyiapkan skema untuk meningkatkan penyerapan komoditas pangan lokal dalam penyediaan menu MBG.
“Yang ingin kita dorong adalah kolaborasi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pemenuhan bahan baku pangan. Jumat ini kami jadwalkan kembali bertemu SPPG untuk mendiskusikan mekanismenya,” kata Made di Jogja, Senin (17/11/2025).
Ia mengakui belum ada koperasi yang secara resmi terhubung sebagai pemasok SPPG. Namun, inisiasi kerja sama mulai dibangun agar program tidak berjalan terpisah. Koperasi Desa Merah Putih, ujarnya, memiliki fungsi strategis dalam penyediaan bahan pangan pokok yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat rantai pasok MBG.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Pemda DIY telah membentuk tiga kelompok kerja (pokja): Pokja Perencanaan, Pokja Pelaksanaan, dan Pokja Pengawasan. Pokja Perencanaan kini memetakan kebutuhan bahan pangan dari sekitar 200 SPPG yang direncanakan berdiri di seluruh DIY. Data mencakup sumber pasokan beras, telur, hingga kapasitas produksi di tiap wilayah.
“Misalnya beras. Itu pasti ada data koordinator wilayah SPPG: beras diambil dari mana, volumenya berapa, kapasitasnya bagaimana. Lalu telur dari mana,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi susu kambing lokal yang produksinya cukup besar, meski saat ini sebagian besar masih berupa susu bubuk. Menurutnya, produsen perlu berinovasi agar dapat menyediakan susu siap minum sebagai penunjang gizi anak-anak penerima MBG.
“Ke depan perlu inovasi supaya produksi lokal bisa berkontribusi optimal untuk penyediaan pangan MBG,” katanya.
Sementara itu, Pokja Pelaksanaan akan menilai kesesuaian pelaksanaan MBG dan mengidentifikasi kendala lapangan. Pada sisi pengawasan, Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk memastikan akuntabilitas program, termasuk dampak ekonomi yang mengalir dari hulu ke hilir.
“MBG bukan hanya soal siapa penerima manfaatnya, tetapi juga bagaimana multiplier effect dapat dirasakan masyarakat,” ujar Made. (ihd)
