Imigrasi Jakarta Pusat Perkuat Peran Desa dalam Pencegahan PMI Non-Prosedural

Kamis, 16 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JOGJAOKE.COM, Jakarta, 16 Oktober 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Kesadaran Masyarakat (Awareness) melalui Pengayaan Fungsi Desa Binaan Imigrasi Guna Mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa”

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Bapak Ronald Arman Abdullah.

“Kegiatan ini memiliki tujuan penting yaitu memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh masyarakat terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dengan bekal pengetahuan yang cukup agar mencegah terjadinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural.”

Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA), Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Rendra Setiawan.

“Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang bertujuan melindungi, memberdayakan, dan melayani pekerja migran Indonesia (PMI), calon PMI, serta keluarganya.”

Dalam FGD ini juga turut hadir perwakilan dari kalangan akademisi, yakni Ibu Ida Irawati dari Universitas Terbuka.

“Terjadi peningkatan tajam PMI prosedural dari tahun 2023-2025, dan terdapat sebanyak 83% pengaduan dari PMI, maka dari itu perlunya pengawasan lebih lagi dari instansi yang mengurusi PMI agar meminimalisir aduan dan mencegah adanya PMI non prosedural” ujarnya.

FGD ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi, dan unsur masyarakat dalam mendorong penguatan peran desa binaan imigrasi sebagai pilar pencegahan dini PMI non prosedural.

Diharapkan, hasil diskusi yang komprehensif ini dapat menjadi rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan dan program di masa depan, guna menciptakan tata kelola migrasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.(*)

Berita Terkait

Komisi XIII DPR Ingatkan Revisi UU HAM Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik
Kasasi No. 431 K/TUN/2026 Jadi Sorotan, Soegiharto Santoso Kembali Hubungi Ketua MA
Terpilih Lagi, Nahdiana Siap Bawa PSTI DKI Jakarta Raih Prestasi Lebih Tinggi
Demi Kualitas Pendidikan, SMSI Dukung Asosiasi Dosen Indonesia Perjuangkan Standar Gaji yang Layak
Gerindra Nilai Prabowo Aktif Bangun Hubungan Internasional yang Berimbang
Publik Nilai Kepemimpinan Prabowo Lebih Transparan dan Informatif
Banten Dipromosikan sebagai Kawasan Investasi Prospektif dan Kompetitif
Tantangan Kepemimpinan Digital di Tengah Era Disrupsi Informasi

Berita Terkait

Minggu, 31 Mei 2026 - 18:01 WIB

Komisi XIII DPR Ingatkan Revisi UU HAM Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik

Sabtu, 30 Mei 2026 - 10:30 WIB

Kasasi No. 431 K/TUN/2026 Jadi Sorotan, Soegiharto Santoso Kembali Hubungi Ketua MA

Sabtu, 30 Mei 2026 - 09:53 WIB

Terpilih Lagi, Nahdiana Siap Bawa PSTI DKI Jakarta Raih Prestasi Lebih Tinggi

Jumat, 29 Mei 2026 - 16:27 WIB

Demi Kualitas Pendidikan, SMSI Dukung Asosiasi Dosen Indonesia Perjuangkan Standar Gaji yang Layak

Jumat, 29 Mei 2026 - 08:33 WIB

Gerindra Nilai Prabowo Aktif Bangun Hubungan Internasional yang Berimbang

Berita Terbaru

Sumatera Utara

Zuhari Resmi Pimpin SMSI Sergai Masa Bakti 2026–2029 Hasil Muskab I

Minggu, 31 Mei 2026 - 17:20 WIB