Oleh : Ahmad Jojon Novandri ( Tenaga Ahli Menteri Agama )
JOGJAOKE.COM, Jakarta – Setiap negara di dunia ini yang pernah dijajah dan berhasil melepaskan diri dari penjajahannya selalu merayakan hari kemerdekaannya, termasuk negeri kita tercinta. Indonesia yang – secara de jure – merdeka pada 17 Agustus 1945, juga dirayakan oleh seluruh rakyatnya, dengan perhalatan formal oleh negara, ataupun rakyatnya. Penuh aneka cara merayakannya. Di berbagai sudut kota hingga kampung-kampung berkibar bendera merah-putih bahkan acara yang demikian unik dan penuh makna. Satu intinya: menunjukkan kegembiraan atas hari kemerdekaan negeri kita tercinta ini.
Kini, kita perlu merefleksi lebih jauh dalam perspektif keagamaan dari makna Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan negeri kita, yang kini ke 81. Dalam konteks keagamaan, sejumlah perhelatan rakyat dan kenegaraan atas HUT bukan semata-mata kegembiraan. Tapi, sebuah ekspresi rasa syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Tanpa rahmat-Nya, perjuangan apapun belum tentu mencapai puncaknya, yakni kemerdekaan dari tangan penjajah. Karenanya, kehendak Allah menjadi faktor penentu determinaan atas hasil perjuangan puncak itu. Itulah peran Allah, yang kemudian tercatat resmi dalam lembaran negara: Pembukaan UUD 1945, alinea ketiga.
Peran Allah bukan semata-mata diksi kata agamis. Tapi, juga fakta historis. Sejarah mencatat, beberapa abad sebelumnya tercatat, Portugis pernah memasuki negeri Nusantara pada 1511. Lanjut Spanyol 1521 – 1692, Belanda 1602 – 1942, Prancis 1806 – 1811, Inggris 1811 – 1816 dan Jepang1942 – 1945. Semuanya dalam kepentingan menguasai (menjajah) negeri kita.
Mereka memasuki Nusantara bukan tanpa perlawanan. Dari semenanjung Maluku, Sulawesi, Kalimatantan, Sumatetra, Jawa, Nusa Tenggara, muncul perlawanan fisik di bawah kepemimpinan para tokoh lokalnya. Namun – sekali lagi – perjuangan mengejanyahkan para penjajah tak kunjung berakhir sampai negeri ini tercatat sebagai negara merdeka.
Dan – sekali lagi “atas rakhmat Allah Yang Maha Kuasa” – ada jalan menuju pintu kemerdekaan. Diawali dengan sikap Jepang yang menyerah terhadap Sekutu pada 14 – 15 Agustus 1945 karena peristiwa dahsyat bom atom yang dijatuhkan di dua kota Jepang (Nagasaki dan Hirosima), peristiwa itu dijadikan momentum yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Momentum itu menggerakkan Soekarno-Hatta mengambil prakarsa politik cepat dan menentukan bagi status negeri ini. Kedua pemimpin nasional “menterjemahkan” gerakan perlawanan para pejuang sebelumnya. Terjadilah deklarasi kemerdekaan di seuah Gedung Nomor 56 Jl. Pegangsaan Timur – Jakarta, milik Faradj bin Said bin Awad Martak, atau yang lebih dikenal dengan Faradj Martak.
Mengurai perjalanan panjang perjuangan untuk kemerdekaan sebuah negeri, maka – dalam perspektif keagamaan – kita memang harus mengekspresikan rasa syukur itu. Sebuah sikap terima kasih, karena Allah telah menolong bangsa Indonesia begitu nyata. Bukan menyangkut-pautkan.
Tantangan kita adalah bagaimana mengekspresikan rasa syukur itu? Pertanyaan ini penting. Karena, kemerdekaan itu diperoleh dengan penuh pengorbanan, bukan hadiah. Atas nama menghormati para pendahulunya, maka tugas kita adalah mengisi kemerdekaan sebagaimana tujuan utama mendirikan negara merdeka. Inillah kewajiban seluruh anak bangsa, sebagai pemimpin negara ini dan seluruh rakyatnya.
Seluruh komponen bangsa wajib hukumnya mengisi kemerdekaan negeri ini. Sesuai peran dan atau kapasitasnya masing-masing. Semuanya ditantang kesadarannya untuk saling mengisi kemerdekaan negeri ini. Inilah kesadaran yang bermakna cukup mendasar: merawat kemerdekaan.
Diksi kata “merawat” menjadi penting. Tanpa perawatan yang melibatkan seluruh komponen bangsa ini bepotensi negeri ini terancam kedaulatannya dan jatuh lagi ke bangsa asing. Bisa dalam bentuk penjajahan fisik. Bisa non-fisik. Karena itu, kesadaran mengisi kemerdekaan bagi seluruh elemen haruslah menjadi keterpanggilan kita semua. Sekali lagi, berdasarkan peran dan kapasitasnya masing-masing.
Sejarah mencatat, merawat kemerdekaan negara merdeka tak kalah berat dibanding memerdekakannya. Semasa awal kemerdekaan, sejarah mencatat upaya besar Belanda kembali menjajah. Agresi I dan II (1948-1949) adalah bukti nyata tekad Belanda. Tekad yang berhasil merebut ibukota Yogyakarta pada 1949 itu tidak hanya dihadapi dengan penuh heroik oleh anak bangsa, tapi juga dengan langkah politik kenegaraan tingkat tinggi. Yaitu, Bung Karno-Hatta memberikan mandat kepada Sjafroeddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat republik Indonesia (PDRI). Mandat itu diterjamahkan Sjaroeddin Prawiranegara yang kala itu menjabat Menteri Kemakmuran. Pada 22 Desember 1949, berdiri PDRI dan langsung disiarkan ke seluruh negeri dan dipancarluaskan ke berbagai negara. PDRI menjadi fakta politik tentang masih adanya eksistensi Indonesia, meski ibukota Yogyakarta berhasil direbut Belanda dan Bung Karno-Hatta dibuang dan dimasukkan penjara.
Eksistensi PDRI menjadi fakta politik yang dikumandangkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Eksistensi PDRI ini pula yang membuat Belanda tak bisa melakukan provokasi atau propaganda politik kepada PBB tentang tiadanya RI. Eksistensi PDRI itu pula, Belanda dipaksa mau berunding dengan perwakilan Indonesia sebagai perwakilan resmi negara, bukan kelompok tertentu. Inilah ikhtiar besar bagaimana merawat kemerdekaan RI semasa revolusi.
Tak kalah menariknya, semasa revolusi bahkan jauh setelahnya, sejarah mencatat pada 1949 dan 1965, RI digoyang oleh pengkhianatan kaum komunis. Arahnya, menjadikan RI sebagai negara komunis. Sebuah gerakan yang siap antarkan RI menjadi negara satelit Soviet ataupun Tingokok. Dan itu berarti mengarah ke penjajahan baru RI di bawah antara kedua negara komunis itu.
Kini, manarik lebih jauh dari hari kemerdekaan RI juga tak kalah berat bagaimana harus merawat eksistensi RI. Sejalan dengan dinamika dan tuntutan zaman, Indonesia yang beragam suku bangsa dan kepentingan dalam segmen ekonomi, politik dan lain-lainnya, semua itu berimplikasi pada realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dinamika.
Jika masing-masing komponen bangsa ini mengedepankan egonya, maka negeri ini pun bisa menjadi incaran bangsa lain. Arahnya menguasai kedaulatan negara. At least, menguasai potensi alam raya Indonesia ini. Di sinilah makna krusial seluruh komponen bangsa ini untuk berbagi peran kenegaraan dalam merawat negeri ini.
Sebagai ekspresi rasa syukur, masing-masing komponen menjalankan tugas mulianya untuk kepentingan negara. Satu hal yang perlu dicatat, meski terlihat kecil kontribusinya, tapi sejatinya sangat besar bagi ikhtiar merawat sebuah negara. Apakah itu? Sikap kesadararan dan kesabaran komponen bangsa yang mempercayakan sepenuhnya kepada kelompok lain – katakanlah Pemerintah – yang sedang bertugas untuk misi besar merawat kemerdekaan negeri ini.
Kesadaran dan kesabaran dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola negara berkorelasi besar dan sangat positif untuk misi besar perawatan sebuah negara. Makna konstrukifnya adalah suasana kondusif. Modalitas ini sungguh penting dalam membangun sebuah negara yang progresif dan berkermajuan, berkeadilan sebagaimana yang diinginkan seluruh komponen anak bangs aini.
Pertanyataannya kemudian, apakah kita yakin sepenuhnya bahwa proses pembangunan tanpa deviasi? Tak tertutup kemungkinan deviasi itu terjadi. Sebagai manusia tempat salah atau keliru. Karena itu, perlu pihak tertentu untuk mengingatkannya. Proporsional. Yang diperlukan adalah bagaimana cara mengingatkannya? Dalam perspektf Islam adalah landasan mulia yang layak diketengahkan dan diimplementasikan. Yaitu, mengingatkan dengan baik (mau`idzah hasanah), bukan dengan ekspresi marah apalagi diterjamahkan dengan sejumlah manufer aksi konfliktual yang merusak tatanan.
Perlu kita garis-bawahi, ego sektoral dan konfliktual – secara teoritik – akan jauh dari hasil diformulasikan. Benturan masing-masing ego akan melahirakan ledakan yang justru merugikan kepentingan negara dan seluruh rakyat. Karena itu, pendekatan yang jauh lebih konstruktif adalah dialog dengan penuh sikap yang saling menghormati. Sentuhan kemanusiaan ini akan meredam api egoistik. Inilah model dialog yang harus dirumuskan dan diwujudkan. Demi tetap menjaga persatuan. Yang perlu kita catat, semua elemen menghendaki kondisi terbaik bagi semua pihak dan negara. Inilah kepentingan yang perlu diterjemahkan secara nyata bagi masing-masing elemen dalam bernegara.
Tak dapat disangkal, kerangka teoritik itu sangat mudah digariskan, tapi sulit diimplementasikan. Hal ini karena masing-masing diri memiliki cara pandang bahkan kepentingan yang berbeda. Karena itu, ada pendekatan yang lebih rasional. Yaitu, bagaimana mencegah egoisme masing-masing. Di sinilah ada urgensi kuat bagaimana masing-masing diri memerdekakan diri dari nafsu egoistik.
Sebagai refleksi rasa syukur, pada setiap diri ditantang sekaligus dituntut untuk memerdekakan diri nafsu egositik. Masing-masing diri harus mampu melepaskan diri atau memerdekakan diri dari kungkiungan ego yang merasa dirinya paling benar dan paling hebat, bahkan paling berjasa. Diksi paling – jika mengacu pada sejarah Allah mengutuk Iblis – adalah karena munculnya karakter “paling” baik, meski – dalam dialog itu – Iblis meggunakan diksi “lebih baik”.
Karena itu, karakter iblis yang jelas-jelas dimurkai Allah itu harus dienyahkan pada setiap ego kita. Jika egoisme seperti itu tetap menguasai setiap diri kita dalam bernegara ini, maka kemurkaan Allah akan berwujud pada kehancuran negeri ini. Inilah yang perlu kita hindari. Karena itu menjadi krusial bagi setiap diri di alam Indonesia yang sedang berulang tahun kemerdekaan ke 81 RI ini, hayo merdekakan diri egoisme kita yang jelas-jelas bisa mengantarkan negeri kita tenggelam, persis seperti kondisi negara dan bangsa semasa dijajah.
Sebagai rasa syukur dan dalam rangka merawat kemerdekaan negeri kita tercinta, saatnya kita semua mampu memerdekaan diri dari penjajahan egoisme kita yang merasa paling atau lebih itu….
Untuk dan atas nama merawat kemerdekaan, Presiden Prabowo – melalui visi-misi besar yang tertuang dalam Asta Cita – bertujuan mewujudkan kedaulatan bangsa serta pemerataan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kontek kemandirian bangsa siap dibangun Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Pemerintahan Prabowo memastikan ketersediaan kebutuhan pokok pangan, pasokan energi, serta pengelolaan air bersih demi ketahanan nasional.
Dalam lingkup kemandirian, negara juga berusaha memperkokoh sistem pertahanan negara yang tangguh agar berdiri tegak di tengah ketidakpastian global. Dan satu lagi pilar yang menjadi bagian integral dalam kemandirian adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan berbasis potensi lokal, kelestarian lingkungan, dan kreativitas.
Sementara, dalam konteks membangun kesejahteraan, Pemerintahan Prabowo memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial bagi masyarakat dan membuka kesempatan kerja luas serta mendukung sektor kewirausahaan untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Dan bagian integral dari derap pembangunan kesejahteraan, saat ini Pemerintah terus berikhtiar menurunkan angka kemiskinan secara bertahap melalui pemerataan ekonomi dan intervensi program tepat sasaran.
Semua itu – sekali lagi – merupakan jabaran komitmen dan tekad merawat kemerdekaan sebuah negara. Sebuah amanat perjuangan para pendahulu kita yang penuh pengorbanan jiwa dan raga.(*)
