JOGJAOKE.COM, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru mendampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., memimpin Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (7/10) pagi.
Pertemuan tersebut membahas langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menyiapkan strategi jangka panjang untuk mencegah berulangnya kebakaran, khususnya di kawasan ekosistem gambut.
Herman Deru mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk gagasan membangun konektivitas kanal dan sistem pompa untuk menjaga ketersediaan air di kawasan yang rawan karhutla.
Menurut Herman Deru, gagasan tersebut merupakan solusi strategis. Penanganan karhutla, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya menjaga kondisi lahan agar tetap basah.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Hari ini mengemuka ide membuat kanal yang sangat kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya langsung sambut,” ujar Herman Deru.
Ia mengatakan, para ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup telah memetakan persoalan konektivitas kanal, termasuk bagaimana mengatur sirkulasi air agar tidak hanya mengalir dan terbuang ke sungai, tetapi dapat dimanfaatkan kembali ketika musim kemarau.
“Jangan air ini hanya dibuang ke sungai. Bagaimana ketika kemarau air masuk ke kanal. Ini oleh-oleh yang sangat berharga,” katanya.
Herman Deru menegaskan Pemprov Sumsel siap menindaklanjuti gagasan tersebut dengan menetapkan lokasi yang akan dinormalisasi kanal maupun lokasi pemasangan pompa berdasarkan arahan dan kajian teknis Kementerian Lingkungan Hidup.
Menariknya, menurut Herman Deru, pembangunan infrastruktur tersebut tidak mengandalkan anggaran pemerintah.
“Yang istimewanya, ini non-APBN, non-APBD. Ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tegasnya.
Ia menyebutkan, dukungan Kementerian Lingkungan Hidup juga penting karena berkaitan dengan kewenangan perizinan serta pemberian sanksi lingkungan terhadap korporasi pada kapasitas tertentu.
Karena itu, Herman Deru memastikan pemerintah daerah akan segera menentukan wilayah yang menjadi prioritas normalisasi kanal dan pemasangan pompa, dengan pendampingan para ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH. Dan ini bukan hanya untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang,” jelasnya.
Herman Deru menambahkan, upaya pencegahan jangka panjang tersebut menjadi penting karena selama ini penanganan karhutla lebih banyak berfokus pada penanggulangan ketika api sudah muncul.
Sementara terkait operasi modifikasi cuaca (OMC), Herman Deru mengatakan hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 69 kali. Pemprov Sumsel bersama pemerintah pusat masih menunggu hasil operasi tersebut berupa turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pertemuan tersebut juga diikuti 43 perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan.
Ia mengapresiasi respons cepat Gubernur Herman Deru dalam menindaklanjuti upaya mitigasi karhutla untuk masa mendatang.
Menurut Diaz, berbagai langkah seperti OMC, water bombing, maupun pemadaman langsung di lapangan merupakan upaya yang baik dan efektif. Namun, langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya kebakaran pada masa mendatang.
Karena itu, diperlukan strategi lain, terutama untuk meningkatkan tinggi muka air tanah (TMAT) dan membasahi kembali lahan gambut yang rawan terbakar.
“Caranya yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat-sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini,” jelas Diaz.
Selain sekat kanal, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pembangunan water intake dari sungai-sungai sekitar untuk memasok air ke kanal di kawasan konsesi yang rawan kebakaran.
Dengan sistem tersebut, air dari sungai dapat dipompa dan dialirkan kembali ke kanal sehingga kawasan gambut tetap dalam kondisi basah, terutama saat musim kemarau.
“Hari ini kita kumpulkan perusahaan-perusahaan ini untuk bersama-sama membangun infrastruktur tersebut, supaya bisa membasahi gambut dan membawa air dari sungai,” katanya.
Diaz mengapresiasi respons Herman Deru yang langsung menyatakan kesiapan untuk menerapkan konsep tersebut di lokasi yang telah ditentukan.
“Ketika kita presentasikan lokasi-lokasi yang bisa dibangun pompa, diletakkan pompa ini, Gubernur langsung menyambut cepat. Langsung, ya sudah kita buatkan penerapan. Teknisnya nanti dari tim,” ujarnya.
Selain mitigasi fisik, Diaz mengatakan pemerintah juga terus memperkuat pemantauan dampak asap terhadap masyarakat. Ia mengapresiasi Sumsel yang memiliki sembilan stasiun pemantauan kualitas udara ambien (SPKUA), sehingga informasi mengenai kondisi kualitas udara dapat disampaikan kepada masyarakat.
Dalam penegakan hukum lingkungan, Diaz menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 57 lokasi secara nasional.
Diaz menegaskan sanksi lanjutan terhadap perusahaan akan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat pelanggaran lingkungan masing-masing.
“Jadi kita tidak hanya menunggu api muncul. Kita siapkan airnya, kita jaga lahannya tetap basah, dan kita bangun sistemnya untuk jangka panjang,” pungkas Herman Deru. (lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
