JOGJAOKE.COM, Binjai – Fraksi Gerindra mengingatkan Walikota Binjai untuk tidak main-main dengan anggaran pendapatan daerah. Evaluasi Gubernur terkait rendahnya tren pendapatan 0,84% dari tahun 2023/2025 sangat memprihatinkan.
“Keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025, menjelaskan bahwa ada tren pendapatan daerah rata-rata hanya 0,84% dari tahun anggaran 2023 sampai 2025. Harusnya kan ada evaluasi, namun sejak 2023,2024 dan 2025 tren nya tetap 0,84%, jadi wajar kami menduga ada pembiaran,” kata Ronggur, Anggota DPRD Binjai Fraksi Gerindra, Kamis (6/11/2025).
Ronggur menjelaskan, dalam rapat sebelumnya bersama TAPD terkait keputusan Gubernur tentang evaluasi Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2025, ada beberapa poin yang menjadi catatan Fraksi Gerindra. Di antaranya soal tren target pendapatan daerah yang rata-rata hanya 0,84% dari tahun anggaran 2023 sampai 2025..
Menurutnya, persentase 0,84% tersebut sesungguhnya angka yang yang cukup mengkuatirkan. Dari angka tersebut, kita bisa melihat bagaimana keseriusan Pemko dalam menggali pendapatan daerah, kebocoran pendapatan daerah.
“Jadi wajar kalau ada asumsi Walikota Binjai menikmati situasi ini. Alasannya sederhana, target pendapatan kita rata-rata hanya 0,84% dari 2023 sampai 2025, artinya situasi itu berulang, 3 tahun berturut-turut,” kata Ronggur.
Lanjutnya, pertanyaan sederhana jumlah penduduk dari tahun 2023 terus tumbuh, jumlah pembangunan kawasan permukiman juga demi kian dan berkali-kali Pak Walikota bangga menyebut angka kemiskinan di Binjai menurun. “Lalu mengapa angka pendapatan daerah kita hanya stuck diangka 0,84% dari tahun 2023 sampai 2025?,” kata Ronggur.
“Kami dari Fraksi Gerindra memberi catatan ke Pak Sekretaris Daerah agar tren pendapatan itu bisa meningkat dari tahun ke tahun dan todak stuck di angka 0,84%,” katanya. (*)
