JOGJAOKE.COM, Binjai – Fraksi Gerindra yakin Walikota Binjai tidak terlibat di kasus korupsi DBH dan pemeliharaan jalan dengan tersangka Plt Kadis PU.
“2023-2024 itu titik krusial bagi kepala daerah yang akan mempersiapkan diri untuk maju Pilkada, kami yakin beliau fokus untuk urusan politik. Nah, 2 proyek bermasalah itu kan terjadi di tahun 2023-2024,” kata Anggota DPRD Binjai Fraksi Gerindra Ronggur Simorangkir, Selasa (7/10).
Ronggur menduga hal itu yang kemudian membuat ada celah ada yang coba-coba main ditengah kesibukan beliau. Sambungnya, Fraksi Gerinda sebelumnya juga sudah berkali-kali menegur Kadis PU untuk transparan terkait berbagai kegiatan di dinas terkait.
“Terakhir di Pandangan Umum Fraksi saat Paripurna Ranperda P-APBD 2025, kami secara tegas minta Pak Wali untuk mencopot Kadis PU karena dianggap tidak becus bekerja dan tidak transparan. Kita pernah minta data kegiatan di PU yang dibayar pakai Dana Fiskal, alhamdulillah sampai sekarang data itu tak tersaji,” kata Ronggur.
Fraksi Gerindra juga memberi apresiasi Kejari Binjai yang serius menyahuti aspirasi publik, sebab kasus DBH Sawit dan Dana Fiskal ini belakangan ini jadi sorotan publik. (ril)
