JOGJAOKE.COM, Jogja – Dinas Pariwisata DIY tancap gas memperkuat destinasi inklusif lewat “Sosialisasi Pariwisata Ramah Muslim 2026” di kawasan Alun-Alun Utara, Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini disebut sebagai langkah strategis untuk menjawab tren global sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
“Kami ingin Yogyakarta semakin ramah bagi semua wisatawan, termasuk wisatawan muslim,” ujar salah satu perwakilan panitia.
Acara yang digelar di Gedung PDHI itu dinilai sarat makna karena berada di pusat sejarah Mataram Islam. “Lokasi ini bukan kebetulan, tapi simbol kuat keterkaitan budaya, sejarah, dan pariwisata,” kata panitia.
Sejumlah pemangku kepentingan hadir, mulai dari asosiasi perhotelan hingga pengelola desa wisata.
“Kolaborasi ini penting agar implementasi tidak berhenti di wacana,” tegasnya.
Dari sisi kebijakan, anggota DPRD DIY Rifki Listianto menekankan pentingnya payung hukum.
“Pariwisata ramah muslim harus punya dasar regulasi yang jelas agar pelaku usaha merasa aman dan terarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Kebijakan ini bukan pembatasan, tapi justru membuka peluang pasar baru.”
Sementara itu, akademisi Ghifari Yuristiadhi Masyhari Makhasi mengulas capaian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025.
“Indonesia punya potensi besar, tinggal bagaimana standar layanan dijalankan konsisten,” katanya.
Ia juga menyinggung tiga layanan dasar. “Mulai dari fasilitas ibadah, makanan halal, hingga kenyamanan layanan harus jadi prioritas utama,” jelasnya.
Dari sisi tren global dan sejarah lokal, Dr. Revianto Budi Santosa menyebut peluang ekonomi yang terus meningkat.
“Wisata ramah muslim bukan tren sesaat, tapi kebutuhan yang terus tumbuh,” ujarnya.
Budayawan Irfan Afifi menambahkan, “Jejak Mataram Islam dan Kasultanan Yogyakarta adalah kekuatan narasi wisata yang unik.”
Kegiatan ini pun diharapkan mendorong pelaku wisata segera bergerak. “Setelah ini, implementasi di lapangan jadi kunci,” tutup panitia. (waw)
