JOGJAOKE.COM, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kelancaran ekspor komoditas karet dari Sumsel. Komitmen tersebut ditunjukkannya saat menerima perwakilan pengurus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Cabang Palembang, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Sumsel, dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO) Cabang Sumsel untuk membahas keberlanjutan kegiatan ekspor komoditas karet melalui skema Ship to Ship (STS) Transfer di Ruang Tamu Gubernur, Senin (2/11/2026) pagi.
Ketua DPC INSA Palembang, Kurmin, menjelaskan bahwa kegiatan STS Transfer merupakan salah satu alternatif yang selama ini dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendukung pengangkutan komoditas karet, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pengiriman ke pasar ekspor.
Selama ini, sebagian kegiatan bongkar muat karet dilakukan di kawasan Sungai Gerong yang telah ditetapkan sebagai zona labuh dan bukan merupakan alur pelayaran. Pemanfaatan lokasi tersebut telah berlangsung sejak lama sebagai bagian dari aktivitas pengangkutan komoditas karet.
Menurut Kurmin, aktivitas bongkar muat di Sungai Gerong masih terus dilakukan karena kapal yang digunakan untuk mengangkut karet tujuan ekspor, khususnya ke Amerika Serikat, memiliki ukuran cukup besar, yakni sekitar 180 meter. Ukuran kapal tersebut memungkinkan kapal bersandar, tetapi menyulitkannya untuk merapat ke Pelabuhan Boom Baru.
Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi komunikasi dengan instansi berwenang agar keberlanjutan kegiatan tersebut memperoleh kejelasan dan kepastian.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa aspirasi dan permohonan yang disampaikan para pelaku usaha akan dikaji terlebih dahulu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ketentuan dan kewenangan instansi terkait.
Ia meminta agar persoalan tersebut dilengkapi dengan kronologi serta dokumen pendukung sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya.
Menurut Herman Deru, pemerintah daerah pada prinsipnya mendukung kelancaran aktivitas ekspor komoditas unggulan Sumsel. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban lalu lintas pelayaran, keselamatan, serta kelancaran aktivitas di kawasan perairan dan pelabuhan.
Herman Deru juga menegaskan bahwa setiap aktivitas bongkar muat maupun pengiriman komoditas melalui skema STS Transfer harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya kewajiban terkait bea masuk, pajak, retribusi, dan ketentuan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, ia berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina. Koordinasi lintas instansi diperlukan agar setiap aspek operasional, pengawasan, serta pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, dapat ditemukan solusi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga kepentingan negara dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Pemprov Sumsel Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Drs. H. Musni Wijaya, Wakil Ketua GAPKINDO Sumsel Fredy Kurniawan, Sekretaris GAPKINDO Sumsel Nur Ahmadi, serta Agen Pacific Carriers Line Sumarmo.(lsi)
Sumber : Adpim Sumsel
