JOGJAOKE.COM, Jogja – Pendapatan asli merosot, Kalurahan Margorejo, Tempel, Sleman, menghadapi tantangan membiayai pembangunan 2027. Lurah pun menyiapkan strategi agar kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Margorejo, Senin (12/10/2026), menyepakati rancangan kegiatan pembangunan tanpa koreksi peserta. Dokumen hasilnya ditandatangani bersama.
Forum yang berlangsung di GOR Margorejo itu menjadi momentum menyelaraskan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan kalurahan, serta program pembangunan prioritas menghadapi tahun anggaran 2027.
Panewu Tempel, Drs. Rasyid Ratnadi Sosiawan, S.Sos., M.Si., mengapresiasi kesepakatan tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama mencerminkan perencanaan yang matang dan terkoordinasi.
“Baru kali ini kami menemukan musyawarah yang langsung disetujui oleh seluruh forum. Ini menandakan perencanaan sudah tersinkronisasi,” ujar Rasyid.
Ia menilai keselarasan pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), dan masyarakat menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Namun, tantangan besar menanti Margorejo. Penurunan Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) membatasi ruang fiskal, sehingga pemerintah harus semakin cermat menentukan program yang didahulukan.
Lurah Margorejo, Abdul Azis Muh Ridwan, S.H., menjelaskan, penurunan pendapatan dipengaruhi persoalan perizinan alih fungsi tanah kas kalurahan yang belum terselesaikan.
“Karena memang kami harus mengindahkan peraturan gubernur yang tidak boleh memungut sewa kepada perusahaan atau pengguna alih fungsi tanah kas desa yang belum mendapatkan izin, PAD kita merosot tajam,” katanya.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kalurahan tidak leluasa membiayai seluruh usulan pembangunan. Program infrastruktur, pelayanan publik, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, pendidikan anak usia dini, dan ketahanan pangan harus diprioritaskan.
Abdul Azis menegaskan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan.
Pemerintah kalurahan akan mencari alternatif pembiayaan melalui lembaga kemasyarakatan dan jalur aspirasi legislatif.
“Jangan sampai kita berkecil hati; kita harus cari solusi agar pembangunan di Margorejo tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pengajuan bantuan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, usulan memiliki peluang diperjuangkan tanpa menimbulkan harapan berlebihan bagi masyarakat.
Pada 2027, Margorejo memproyeksikan total pendapatan sebesar Rp4.252.711.317 atau sekitar Rp4,25 miliar. Angka tersebut menjadi dasar pemerintah kalurahan menyusun pembiayaan program pembangunan.
Alokasi Dana Desa menjadi sumber terbesar dengan proyeksi Rp1.679.219.017. Berikutnya, Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp850 juta serta bagi hasil pajak dan retribusi mencapai Rp800 juta.
Sementara itu, Pendapatan Asli Kalurahan direncanakan Rp425.036.300, Dana Desa Rp373.456.000, Bantuan Keuangan Provinsi melalui DanaiS Rp120 juta, serta pendapatan bunga bank Rp5 juta.
Komposisi tersebut menunjukkan pentingnya mengoptimalkan penerimaan sekaligus menjaga ketepatan belanja.
Penguatan pendapatan asli diperlukan agar kemampuan membiayai pembangunan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah.
Abdul Azis juga menyiapkan pengembangan kelengkeng varietas Semar sebagai potensi ekonomi lokal.
Komoditas tersebut diharapkan membuka peluang usaha baru sekaligus menambah pendapatan masyarakat.
“Tahun depan, kelengkeng yang selama ini saya gaung-gaungkan akan kita coba booster. Semoga itu nanti bisa menjadi solusi ekonomi baru bagi warga,” ungkapnya.
Pengembangan kelengkeng membutuhkan dukungan pendampingan budidaya, akses pasar, dan pengelolaan usaha berkelanjutan. Dengan persiapan tepat, komoditas lokal berpeluang memberikan manfaat ekonomi lebih luas.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Agung Dwi Maryoto, S.H., M.Si., turut mendorong kolaborasi untuk memperjuangkan program yang belum terakomodasi dalam anggaran kalurahan.
“Harapan kami, Bapak dan Ibu dukuh bisa berkolaborasi dengan anggota dewan, baik di Kabupaten Sleman maupun di DPRD DIY,” ujarnya.
Di sisi lain, Carik Margorejo, Ariyanto Wibowo, S.H., CPLA, berharap persoalan perizinan tanah kas kalurahan segera tuntas agar potensi pendapatan dari sektor sewa dapat dioptimalkan kembali.
“Kami berharap pada pertengahan tahun, sebelum perubahan anggaran 2027, perizinan itu sudah turun. Dengan begitu, pendapatan dari sektor sewa tanah kas kalurahan bisa kita genjot kembali,” kata Ariyanto.
Ketua BPKal Margorejo, H. Edy Triyanto, menegaskan, seluruh kegiatan yang dibiayai APBKal 2027 harus mengacu pada hasil musyawarah kalurahan dan RPJMKal. Daftar prioritas telah disepakati pada awal September, kemudian dilengkapi rincian anggaran dalam Musrenbangkal.
Kesepakatan tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan 2027. Masyarakat diharapkan turut mengawal pelaksanaan agar setiap program berjalan transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan.
Bagi Margorejo, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari dokumen perencanaan. Anggaran terbatas harus mampu melindungi layanan dasar, menjawab kebutuhan mendesak, serta membuka peluang ekonomi yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga.(waw)
