JOGJAOKE.COM, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru secara resmi menyerahkan lahan eks Kantor DPMPTSP Sumsel untuk mendukung perluasan Kolam Retensi Simpang Polda. Penyerahan lahan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat proyek strategis pengendalian banjir di Kota Palembang.
Gubernur Herman Deru menyebut penyerahan lahan tersebut merupakan kabar baik bagi semua pihak, terutama dalam mendukung percepatan penanganan banjir di Kota Palembang. Saat ini, kolam retensi eksisting hanya mampu menampung sekitar 9.600 meter kubik air sehingga perluasan kolam retensi dinilai sangat mendesak.
“Kalender kerja harus sesuai waktu. Mumpung sedang kemarau, Kolam Retensi Simpang Polda bisa mengejar volume penampungan air sehingga saat musim hujan tiba tahun ini manfaatnya bisa dirasakan,” tegas Herman Deru, Senin (5/10/2026).
Ia juga berpesan agar proses pengerjaan proyek tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar lokasi.
“Saat pengerjaan jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat. Hendaknya dikerjakan malam hari. Estetika juga harus diperhatikan. Meskipun ini adalah fasilitas umum (fasum), bisa dijadikan ruang terbuka ramah anak. Untuk pengerjaan harus sistemik dan terencana,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Agus Safari, menjelaskan bahwa proyek tersebut dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan waktu pelaksanaan selama 480 hari kalender, terhitung mulai 29 September 2026 hingga 21 Januari 2028.
“Dengan nilai kontrak Rp385.129.339.579,14,” jelasnya.
Adapun lingkup pekerjaan proyek tersebut meliputi enam item utama, yaitu:
1. Pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Bendung.
2. Pekerjaan normalisasi dan penataan kolam retensi.
3. Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pompa.
4. Pekerjaan normalisasi dan perkuatan tebing anak Sungai Bendung.
5. Pekerjaan jembatan.
6. Pekerjaan kolektor drain.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Palembang Ratu Dewa. Ia menyambut baik sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BBWS Sumatera VIII dalam upaya mempercepat pengentasan persoalan banjir di Kota Palembang. (gla)
Sumber : Adpim Sumsel
