JOGJAOKE.COM, BANDAR LAMPUNG —- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan yang menjadi salah satu persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian serius Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung yang berlangsung di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (3/9/2026).
Gubernur Mirza mengatakan bahwa langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini agar perkembangan harga pangan tidak semakin memberikan tekanan terhadap masyarakat.
“Menindaklanjuti hasil paparan inflasi kemarin tentang bagaimana ke depan persiapan kita untuk menghadapi inflasi yang kalau tidak ditangani dari sekarang akan lumayan sangat memberikan tantangan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan harga bahan pokok perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Gubernur Mirza menyebut bahwa tingginya harga bahan pokok menjadi salah satu persoalan utama masyarakat Lampung, setelah persoalan infrastruktur jalan.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena di satu sisi harga komoditas pertanian di tingkat produsen cukup baik, tetapi di sisi lain harga pangan yang dibayarkan masyarakat masih tinggi.
“Jadi inilah tugas kita pemerintah, sekali lagi, untuk menyeimbangkan agar ini bisa selaras, bisa baik, baik bagi petani, baik juga kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia, BPS, BULOG, serta perangkat daerah terkait membahas perkembangan harga beras dan sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyampaikan bahwa kenaikan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli lalu.
Kondisi tersebut berkaitan dengan berlalunya musim panen dan mulai masuknya musim kemarau.
Selain itu, penguatan fenomena El Nino juga berpotensi memperpanjang musim kemarau dan mengganggu panen padi yang berlangsung mulai Agustus hingga puncaknya pada September di Provinsi Lampung.
Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan gabah di Lampung dan mendorong kenaikan harga beras.
Bimo juga menyampaikan adanya indikasi gabah Lampung mengalir ke luar daerah dimana agen dari luar Lampung disebut datang langsung kepada petani untuk membeli gabah, kemudian membawanya keluar daerah untuk digiling dan diolah menjadi beras sebelum kembali dipasarkan dengan harga lebih tinggi.
Menghadapi kondisi tersebut, sejumlah langkah pengendalian akan diambil seperti intervensi pasar dapat dilakukan dengan mengoptimalkan stok beras SPHP BULOG.
Langkah tersebut perlu diiringi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap pergerakan gabah di pintu-pintu keluar Lampung, khususnya jalur menuju Pulau Jawa.
Selain itu, dibahas pula opsi subsidi biaya angkut dalam proses pengolahan gabah dari petani menuju penggilingan serta penguatan peran BUMD dan BUMDes untuk dapat membeli gabah langsung dari petani dalam kondisi tertentu.
Untuk jangka panjang, pengendalian inflasi perlu didukung penguatan sektor produksi melalui perbaikan irigasi, penggunaan bibit yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta penguatan penyaluran pupuk.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi bagian penting dimana petani didorong untuk tergabung dalam gapoktan, koperasi, maupun kelembagaan lainnya sehingga rantai pasok gabah dapat lebih terorganisasi dan memberikan perlindungan kepada petani sekaligus memastikan pasokan pangan di Lampung.
Di sisi lain, Lampung masih memiliki kapasitas produksi yang cukup besar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat produksi gabah
kering panen (GKP) hingga September 2026 mencapai sekitar 2,85 juta ton, dengan luas panen sekitar 535 ribu hektare.
Dengan rendemen sekitar 53-54 persen, produksi tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 1,9 juta ton beras.
Sementara itu, Bulog Lampung mencatat posisi stok cadangan beras pemerintah jenis medium per 1 September 2026 mencapai sekitar 232 ribu ton.
Penyerapan gabah dan beras dari petani Lampung juga terus dilakukan untuk memperkuat cadangan pemerintah sekaligus mendukung stabilisasi harga.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini atau early warning untuk mengantisipasi tekanan inflasi.
BPS bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan mendorong pemanfaatan proyeksi pada minggu ketiga setiap bulan.
Dengan demikian, apabila terdapat komoditas atau wilayah yang diproyeksikan mengalami tekanan harga, intervensi masih dapat dilakukan sebelum memasuki akhir bulan.
Pendekatan tersebut diarahkan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik berdasarkan komoditas maupun wilayah.
Ahmadriswan menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan Agustus, Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi year-on-year.
Karena itu, intervensi ke depan perlu diarahkan pada komoditas dan wilayah yang memang menjadi sumber tekanan harga.
“Jadi sekali lagi untuk melakukan intervensi itu tepat komoditi, tepat wilayah, dan mudah-mudahan rasa akan terbentuk,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan kesejahteraan petani sebagai produsen.
Upaya pengendalian inflasi tidak hanya diarahkan untuk menekan kenaikan harga, tetapi juga memastikan kebijakan yang dilakukan tetap menjaga keberlangsungan produksi dan pertumbuhan ekonomi daerah.(gla)
Sumber : adpim pemprov lampung
