JOGJAOKE.COM, Pekalongan – Dusun digital hari ini tidak hanya dihuni oleh manusia yang menggunakan aplikasi, melainkan oleh sistem algoritma yang mempelajari dan memetakan perilaku penggunanya secara real-time. Ilusi bahwa “terampil menggunakan gawai berarti melek digital” menjadi persoalan krusial yang dibedah dalam Festival Literasi Kabupaten Pekalongan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dinarpus) Kabupaten Pekalongan, Rabu (26/8/2026).
Ketua Umum FTBM Kabupaten Pekalongan yang juga Digital Strategist, Yoga Rifai Hamzah, menggarisbawahi kegagalan publik dalam membedakan antara literasi teknis dan literasi kritis.
“Bisa menggunakan teknologi belum tentu berarti melek digital. Saat ini kita hidup di dalam sistem yang terus mengekstrak data perilaku (behavioral data) dari tiap click, scroll, hingga durasi menonton untuk membentuk rekomendasi yang mengurung kita,” kata Yoga saat memaparkan materi bertajuk “Kita Terlalu Digital untuk Disebut Melek Digital: Literasi Digital di Era Algoritma, AI, dan Banjir Informasi”.
Alur Ekonomi Perhatian (Attention Economy):
Konten Provokatif ➔ Respon Emosi ➔ Penyerapan Perhatian ➔ Engagement Tinggi ➔ Nilai Ekonomi Platform
Fenomena Attention Economy dan Bias Kecerdasan Buatan
Dalam analisisnya, Yoga menjelaskan bagaimana model bisnis media sosial bekerja lewat mekanisme attention economy. Konten-konten yang memicu amarah, ketakutan, dan disinformasi sengaja diamplifikasi oleh algoritma karena terbukti paling efektif menyerap perhatian pengguna demi menghasilkan nilai ekonomi bagi platform. Dampaknya, masyarakat terjebak dalam ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble) yang mempersempit sudut pandang.
Selain soal algoritma media sosial, Yoga menyoroti krisis cara berpikir akibat ketergantungan pada platform Artificial Intelligence (AI). Kebiasaan memindahkan data dari mesin pencari dan AI langsung ke lembar tugas akademis tanpa pemrosesan kognitif dinilai merusak esensi belajar.
“AI menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan, namun meyakinkan tidak sama dengan benar. Di era ketika jawaban menjadi murah dan melimpah, modal utama yang paling mahal dari manusia adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang tepat (critical questioning) serta melakukan verifikasi silang (lateral reading),” tegasnya.
Respon Dinarpus: Kembalikan Kendali Kognitif ke Tangan Publik
Menanggapi paparan berbasis struktur data dan realitas media tersebut, Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan, Indria Madyawati, SE, MM, menegaskan pentingnya redefined definisi melek digital di tingkat kebijakan publik.
Indria menilai peran perpustakaan daerah harus bertransformasi dari sekadar penyedia bahan pustaka fisik menjadi pusat navigasi informasi yang mengedukasi publik agar tidak menjadi korban manipulasi data.
“Krisis literasi hari ini bukan lagi soal ketersediaan akses, melainkan tentang kedaulatan berpikir di tengah banjir disinformasi dan algoritma yang agresif. Apa yang dipaparkan Mas Yoga memberikan batasan yang jelas: melek digital adalah kemampuan untuk tetap menjadi pengambil keputusan atas pikiran kita sendiri, bukan membiarkan algoritma yang mengambil keputusan untuk kita. Perpustakaan Daerah Kabupaten Pekalongan berkomitmen menghadirkan ruang-ruang edukasi yang mengasah daya kritis warga, agar masyarakat Pekalongan berdaya secara kognitif dan tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi palsu,” tegas Indria Madyawati.
Sebagai penutup, Yoga menyodorkan indikator self-audit bagi publik. Melek digital yang sesungguhnya diukur dari sejauh mana seseorang mampu memegang kendali atas perhatian, informasi, data pribadi, hingga waktu yang ia alokasikan di ruang siber.(*)
